PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten I Pandeglang–Lebak, Adee Rosi Khoerunnisa, menyalurkan ribuan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) kepada warga kurang mampu di Kabupaten Pandeglang.
Program BPJS PBI tersebut bertujuan memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa terbebani biaya iuran bulanan. Selain bantuan kesehatan, Adee Rosi juga menyalurkan bantuan sarana olahraga berupa ratusan bola sepak ke sejumlah sekolah di Pandeglang.
Menurut Adee Rosi, penyaluran bantuan ini merupakan realisasi aspirasi masyarakat yang telah disampaikan beberapa bulan sebelumnya, mencakup sektor pendidikan, olahraga, dan kebudayaan.
“Alhamdulillah hari ini lebih kepada penyerahan bantuan aspirasi masyarakat. Untuk beasiswa, Surat Keputusan (SK) pencairan tahap dua sudah keluar dan telah diarahkan ke sekolah agar segera diaktivasi melalui bank masing-masing,” ujar Adee Rosi di Gedung PKPRI Pandeglang, Jumat (26/12/2025).
Ia menjelaskan, bantuan sarana olahraga diberikan dalam bentuk 200 bola sepak yang dibagikan ke sekolah-sekolah dengan jumlah bervariasi.
“Total ada 200 bola. Dibagi ke sekolah, ada yang mendapat tiga, lima, hingga sepuluh bola,” jelasnya.
Selain itu, Adee Rosi juga memberikan bantuan kepada sanggar-sanggar kebudayaan berupa perlengkapan kesenian, kostum tari, serta dukungan anggaran untuk pembuatan akta notaris. Ia menilai legalitas organisasi sangat penting agar sanggar budaya lebih mudah mengakses berbagai program dan bantuan pemerintah.
Terkait BPJS Kesehatan PBI, Adee Rosi menyebutkan terdapat 5.000 kuota peserta yang dialokasikan melalui APBD Provinsi Banten dan telah terserap di wilayah Pandeglang dan Lebak.
“Kuotanya 5.000 dan Alhamdulillah sudah terserap. Namun setelah turun ke lapangan, masih banyak warga yang belum memiliki BPJS, baik mandiri maupun PBI,” ungkapnya.
Ia juga mengakui adanya kendala, terutama bagi warga peserta BPJS mandiri yang kondisi ekonominya menurun dan ingin beralih ke BPJS PBI. Proses tersebut membutuhkan pemutihan data melalui pemerintah daerah.
Adee Rosi menegaskan bahwa DPR RI akan terus melakukan pengawasan agar program BPJS PBI tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak menerimanya.
Editor: Mastur Huda
