PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Camat Pulosari, Juhanas Waluyo, menerima audiensi dari organisasi HAM dan elemen masyarakat Kecamatan Pulosari yang digelar di Kantor Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang.
Audiensi tersebut merujuk pada surat resmi bernomor 011/Komando-HAM/IV/2026 yang sebelumnya dilayangkan oleh Komando HAM Kabupaten Pandeglang. Dalam surat itu, organisasi menyampaikan hasil pemantauan lapangan terkait berbagai keluhan masyarakat yang merasa dirugikan atas dugaan tindakan oknum Ketua BPD Cilentung yang juga berprofesi sebagai kepala sekolah.
Forum audiensi tersebut dihadiri Camat Pulosari, unsur Koramil, Polsek, serta unsur pemerintahan lainnya. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum Ketua BPD Cilentung.
Ketua Umum Komando HAM Kabupaten Pandeglang, Fahru, mengatakan audiensi ini merupakan respons atas keluhan warga terkait dugaan provokasi untuk menghentikan kegiatan konservasi di kawasan Gunung Pulosari.
“Bahkan oknum Ketua BPD juga diduga melakukan intimidasi dan pemerasan terhadap pelaku usaha lokal sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujarnya kepada RADARBANTEN.CO.ID, Jumat, 1 Mei 2026.
Ia menjelaskan, audiensi tersebut sebenarnya bertujuan meminta klarifikasi langsung dari pihak terlapor. Namun, pihak yang diundang tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
“Kami menyayangkan ketidakhadiran pihak terlapor, padahal kehadirannya penting untuk memberikan klarifikasi di hadapan masyarakat dan pemerintah,” katanya.
Sementara itu, Camat Pulosari, Juhanas Waluyo, menegaskan bahwa pemerintah kecamatan akan menindaklanjuti laporan tersebut secara serius, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami tidak akan mentolerir tindakan yang merugikan masyarakat. Setiap laporan akan diproses sesuai ketentuan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan bersikap tegas terhadap oknum yang terbukti melanggar aturan.
“Kami akan memanggil yang bersangkutan secara resmi. Jika tidak hadir hingga tiga kali panggilan, kami akan turun langsung untuk memastikan proses klarifikasi berjalan. Ini demi menjaga kepercayaan masyarakat,” lanjutnya.
Juhanas juga mengapresiasi kehadiran organisasi HAM dan elemen masyarakat yang dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial di wilayah Pulosari.
“Partisipasi masyarakat sangat penting sebagai kontrol sosial agar pemerintahan berjalan lebih baik dan bersih,” ujarnya.
Editor: Mastur Huda
