SERANG, RADARBANTEN.CO.ID — Distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Banten untuk sasaran ibu hamil, menyusui, dan balita alias 3B belumlah merata. Baru beberapa persen saja.
Hal ini pun menjadi isu utama dalam Konsolidasi Mitra Kerja bersama Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Satgas MBG Provinsi Banten dalam Penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (3B) Tahun 2026.
Acara ini digelar oleh Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu 4 Maret 2026.
Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Provinsi Banten.
Konsolidasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan Program MBG 3B di Provinsi Banten Tahun 2026.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri merupakan program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi kelompok rentan, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (3B). Program ini menjadi bagian dari percepatan penurunan stunting serta penguatan ketahanan gizi keluarga sebagai fondasi pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.
Dalam implementasinya, MBG 3B membutuhkan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, unsur TNI, perangkat daerah terkait, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), serta Kader Pendamping Keluarga (TPK).
Plt Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kemendukbangga/BKKBN Wahyuniati juga mengamini bahwa MBG belum bisa menyasar seluruh penerima 3B. Secara nasional, jumlah calon penerimanya sebanyak 25 juta, namun baru tercapai 7 juta.
Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pihaknya, Badan Gizi Nasional (BGN), serta pemerintah daerah setempat guna memastikan setiap ibu hamil mendapatkan pemenuhan gizi. Sebab, dengan gizi yang tercukupi maka risiko stunting dapat dihindari. Tentu, ini akan berdampak baik bagi tumbuh kembang anak.
Dikatakannya, pihaknya mendapatkan amanat dari pemerintah pusat untuk mendistribusikan menu MBG kepada sasaran 3B. “Nantinya kader BKKBN akan mendistribusikan menu MBG ini secara door to door, langsung ke rumah penerimanya,” jelasnya.
Saat mendistribusikan menu MBG, kader BKKBN yang bertugas sebagai pendamping juga akan memberikan edukasi kepada para ibu hamil tentang pola asuh yang baik untuk anak, termasuk pemenuhan gizinya. Selain itu, pemeriksaan kesehatan juga akan rutin dilakukan kepada para penerima MBG 3B ini.
Plt Kepala Perwakilan BKKBN Banten Yuda Ganda Putra mengatakan distribusi MBG untuk sasaran 3B ini terus dievaluasi. Bahkan, para kader juga turut mengawasi kandungan gizi yang diberikan SPPG kepada ibu hamil. Menu yang diberikan tidak boleh asal dan harus memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.
“Dalam pelaksanaannya, kader berhak menolak jika menunya tidak sesuai standar gizi. Dan itu sudah dilakukan, terdapat beberapa kasus menu yang kita tolak. Selanjutnya kami berikan masukan kepada SPPG untuk memperbaiki menunya,” ungkapnya.
Koordinasi yang terintegrasi menjadi kunci keberhasilan, terutama dalam proses pendataan sasaran, distribusi makanan, pengawasan mutu, serta monitoring dan evaluasi program.
Melalui kegiatan konsolidasi ini, para pemangku kepentingan membahas penguatan sistem pendataan sasaran MBG 3B yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses. Selain itu, disepakati pula mekanisme berbagi data dan pelaporan yang terstandar guna mendukung monitoring dan evaluasi capaian program.
Dengan konsolidasi ini diharapkan tersusun mekanisme pendataan yang mencakup alur pengumpulan, validasi, pemutakhiran, dan distribusi data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, serta rencana tindak lanjut percepatan pencapaian target MBG 3B Tahun 2026 berbasis data yang akurat dan terintegrasi.*
Editor : Krisna Widi Aria
