CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Sejumlah usulan masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses anggota DPRD Kota Cilegon masih belum sepenuhnya terealisasi dalam program pembangunan daerah.
Kondisi tersebut diakui langsung oleh pimpinan DPRD saat menanggapi efektivitas penyerapan aspirasi warga.
Wakil Ketua I DPRD Kota Cilegon Sokhidin mengungkapkan, dalam setiap masa reses para anggota dewan biasanya menerima banyak usulan dari masyarakat di daerah pemilihannya.
Ia mencontohkan, dalam satu tahun anggota DPRD melaksanakan reses sebanyak tiga kali. Dari setiap kegiatan reses, minimal terdapat beberapa usulan yang disampaikan masyarakat.
“Yang pasti banyak. Contoh saya dalam satu tahun tiga kali reses, kalau misalnya paling sedikit ada lima usulan berarti ada 15 usulan,” ujar Sokhidin.
Namun, lanjutnya, tidak semua usulan tersebut dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Ia mengaku, dari sekitar 15 usulan yang disampaikan dalam satu tahun, hanya sebagian yang dapat diwujudkan.
“Tahun ini saya hanya direalisasi lima, berarti ada sekitar 10 yang belum,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, tetapi juga adanya usulan yang tumpang tindih dengan program lain, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Ada juga yang tumpang tindih. Aspirasi itu sudah diusulkan ke kita lewat reses, tapi masyarakat juga mengusulkan di Musrenbang,” jelasnya.
Meski demikian, Sokhidin menegaskan bahwa sebagian usulan dari hasil reses tetap ada yang direalisasikan setiap tahun, meskipun tidak seluruhnya dapat ditindaklanjuti dalam waktu yang sama.
“Intinya dari usulan kita selalu ada yang terealisasi, meski tidak semua. Itu tergantung kondisi keuangan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika dihitung secara keseluruhan jumlah usulan dari anggota DPRD memang sangat besar. Hal itu membuat pemerintah daerah harus melakukan prioritas dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Bayangkan saja, ada 40 anggota dewan. Kalau masing-masing mengusulkan minimal 10 program berarti ada sekitar 400 usulan. Tidak mungkin semuanya dilaksanakan dalam satu tahun,” jelasnya.
Editor: Bayu Mulyana
