SERANG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten meminta Pemerintah Provinsi Banten untuk menggunakan dana tidak terduga untuk korban gempa Lebak.
Diwakili Budi Prajogo, Fraksi PKS meminta Pemprov Banten menggelontorkan bantuan sebesar Rp 10 miliar yang bersumber dari anggaran dana tidak terduga.
“Akibat gempa, banyak rumah dan sekolah yang rusak. Bahkan sekolah milik pemerintah provinsi (Sekolah Cahaya Madani Banten Boarding School Pandeglang) pun terdampak parah,” ujar Budi sebelum menyampaikan pandangan fraksinya pada tiga Raperda Usul Gubernur Banten di ruang rapat paripurna DPRD Banten, Kamis (24/1).
Dijelaskan Budi, masyarakat saat ini sedang sangat membutuhkan bahan material untuk kembali membangun rumah yang rusak seperti semen, batu, pasir, dan sejumlah material bangunan lainnya.
Menurut Budi, pemerintah bisa menggunakan anggaran Rp 10 miliar tersebut untuk membantu masyarakat mendapatkan material-material bangunan tersebut.
Selain material bangunan, saat ini masyarakat pun membutuhkan logistik untuk bertahan hidup. Karena itu, bantuan tersebut pun perlu segera disalurkan oleh Pemprov Banten untuk meringankan beban masyarakat korban gempa.
Berdasarkan data rekapan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lebak, jumlah kerusakan bangunan mencapai 1.126 unit. Jumlah kerusakan tersebut bervariasi, rusak ringan mencapai 817, rusak berat 138 dan rusak sedang 171 unit.
Jumlah kerusakan terbanyak ada di Kecamatan Malingping, yaitu rusak ringan 356, rusak berat 31 dan rusak sedang mencapai 161 unit. Kerusakan di Kecamatan Malingping lebih banyak dibandingkan dengan 20 kecamatan lain yang terdampak gempa di Kabupaten Lebak.
Selain di Lebak, kerusakan akibat gempa berkekuatan 6,1 skala richter yang terjadi pada Selasa (23/1) lalu tersebut juga dikabarkan terjadi di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
