SERANG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya menjawab surat yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten terkait kekosongan kursi Wakil Gubernur Provinsi Banten untuk sisa masa jabatan kepemimpinan periode ini. Melalui Surat Mendagri Nomor 122.36/6300/SJ/ perihal pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur Banten tertanggal 6 November 2015.
Menurut Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah, surat yang merupakan tindak lanjut dari surat Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Nomor: PW/12927/DPR-RI/IX/2015 tanggal tiga September 2015 tersebut secara garis besar menyerahkan sepenuhnya terkait kekosongan wakil gubernur yang akan mendampingi Rano Karno kepada DPRD.
“Yah sementara ini, masih seperti yang sudah dipublish di media. Sekarang sedang proses Banmus (Badan Musyawarah). Selanjutnya bagaimana kita lihat hasil rapat Banmus nanti,” kata Asep saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2015).
Saat ditanya terkait mekanisme pengisian kursi nomor dua di Banten tersebut, Asep tidak memaparkan secara gamblang. Yang pasti menurutnya harus melewati rapat pimpinan dan Banmus. “Kita siapkan lapangannya saja, terlepas siapa yang akan menjadi pemain silakan. Kalau kita tidak menyiapkan lapangannya nanti kita disalahkan,” kata Asep mengibaratkan.
Untuk diketahui, sebelumnya persoalan ada atau tidaknya wakil gubernur mendampingi Rano Karno di sisa masa jabatan hingga tahun 2017 mendatang menjadi polemik sejak keputusan Rano Karno diangkat menjadi gubernur dari sebelumnya sebagai pelaksana tugas gubernur. Hujan interupsi pun mewarnai pada sidang paripurna hingga membuat DPRD melayangkan surat kepada Kemendagri terkait kekosongan ini.
Rapat Banmus ini sendiri, berdasarkan informasi yang didapat radarbanten.co.id dari kalangan internal DPRD Provinsi Banten, dilakukan di Hotel Aston, Jakarta. (Bayu)
