SERANG – Gubernur Banten Rano Karno meminta agar sejumlah program Pemprov Banten yang berpotensi menimbulkan masalah di akhir tahun nanti, agar dihentikan. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina saat ditemui di kantornya, Selasa (31/5).
Menurut Hudaya, hal tersebut menjadi salah satu pembahasan yang dibahas dalam pertemuan Gubernur Banten dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kantornya hari ini.
“Tidak ada istilah pemangkasan program. Arahannya dari pimpinan (gubernur), mengoptimalisasi, mengefektifkan program, dengan catatan hal-hal yang menghawatirkan menjadi kendala akhir tahun lebih baik jangan dilaksanakan,” ujar Hudaya kepada sejumlah awak media.
Hudaya melanjutkan, agar benar-benar tidak menjadi masalah di akhir tahun, seperti halnya kasus pembangunan MCK di Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP) Provinsi Banten yang belum selesai hingga saat ini, Gubernur Rano tidak akan mentoleransi program-program tersebut. Karena dinilai, tahun ini merupakan akhir masa jabatan sebagai gubernur.
“Januari 2017 kan berakhir masanya, jadi Pak Gubernur tidak mau meninggalkan masalah, semuanya selesai,” papar Hudaya.
Program yang dinilai berpotensi bermasalah tersebut ada di sejumlah SKPD, khususnya yang memiliki anggaran besar. Seperti Dinas SDAP, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), dan beberapa SKPD lain.
Misalnya rencana pembangunan asrama BLK yang nilainya Rp45 miliar, sedangkan proses pembangunannya membutuhkan waktu pekerjaan delapan bulan. Itu berpotensi menimbulkan masalah, karena sekarang masuk bulan keenam, sehingga diperhitungkan pembangunan tidak akan selesai di tahun ini.
“Untuk meyakinkan, ada perubahan cara kerja dengan dicicil strukturnya dulu senilai Rp25 miliar, tapi Sekda lebih baik cut off (dihentikan) saja, jangan dilakukan,” katanya.
Program lain, misalnya di Disnakertrans, ada rencana pembangunan workshop under water welding dengan nilai proyek sekitar Rp17 miliar, itu dipastikan gagal juga karena diperkirakan berpotensi menimbulkan masalah.
“Masalah lain di Sindang Heula, sudah dialokasikan Rp84 miliar, yang terserap diperkirakan hanya Rp45 miliar, karena timbul masalah, masyarakatnya minta kenaikan harga. Kemudian Lisdes (Listrik Masuk Desa) nilainya Rp35 miliar, masalah, karena Permendagri 14 2016 yang telah melakukan perubahan, ternyata syarat penerima listrik masuk desa, masyarakat miskin tapi berlembaga hukum, itu kan tidak mungkin, masyarakat tidak ada yang berbadan hukum. Kemudian RTLH 300 unit kali Rp60 juta,” ujar Hudaya. (Bayu)
