SERANG – Panitia Khusus (Pansus) Waralaba DPRD Kabupaten Serang menggelar rapat koordinasi dengan berbagai stake holder terkait mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Waralaba di ruang paripurna, Senin (19/9) siang. Mereka membahas soal aturan jam buka, jarak, dan kewajiban waralaba mengakomodasi pemasaran produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) setempat.
Hasil pembahasan, waralaba ke depan berkewajiban mengakomodasi produk UMKM minimal sepuluh persen untuk dipasarkan.
Ketua Komisi III DPRD Mansur Barmawi mengatakan, Raperda Waralaba akan dibahas pada pembahasan anggaran perubahan. Hasil kesepakatan rapat, terdapat poin-poin yang harus disepakati pengusaha waralaba yang tertuang pada raperda. “Yang dibahas mengenai jarak antara toko waralaba dengan pasar rakyat yang jadi perdebatan. Pengusaha mengusulkan jarak tetap 500 meter, sementara di draft kita catat jadi 1.000 meter,” ungkap politisi PKS tersebut usai rapat.
Selain itu, lanjutnya, dibahas pula soal jam operasi. Pihaknya mendapat masukan bahwa jam operasi waralaba berlangsung mulai dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB. Sementara dari pihak Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Diskoperindag) mengusulkan jam operasi dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB dengan berbagai pertimbangan. Lainnya, soal pembatasan jumlah gerai atau outlet masing-masing pengusaha, masing-masing 150 gerai se-Kabupaten Serang.
“Makanya kita akan meminta data satu per satu. Karena di perda nanti sudah harus diatur secara variabel, mulai dilihat dari luas wilayah sampai kepadatan penduduk,” terangnya.
Ia pun mengimbau kepada pengusaha agar dapat melihat kondisi di lapangan. Ketika hendak membangun usaha, harus membuat studi kelayakan. “Jangan sampai di tengah jalan macet akibat menjadi permasalahan karena tidak sesuai aturan,” imbaunya.
Terkait persentase, Mansur juga mendorong bagaiamana keberadaan pengusaha waralaba bisa membantu berkembangnya UMKM. Pihaknya mendorong minimal sepuluh persen produk lokal UMKM bisa diakomodasi pemasarannya di waralaba setempat. Selama ini belum ada kerja sama. “Sekarang ada aturannya untuk mendorong perkembangan UMKM. Tinggal kesiapan saja menyiapkan produk 200 sampai 500 item, karena di satu waralaba, produk tersedia sampai 5.000 item,” jelasnya.
Oleh karena itu, tambah Mansur, tuntutan pengusaha bahwa produk yang ditawarkan UMKM tidak asal-asalan, melainkan mulai dari mutu sampai kemasan harus berkualitas, serta UMKM harus mempunyai legalitas hukum. “Soalnya, pelaku usaha juga punya standar produk. Saya yakin, kalau produk UMKM memenuhi standar bisa difasilitasi Diskoperindag,” tandasnya.
Senada disampaikan Kepala Diskoperindag Sri Budi Prihasto. Inti pembahasan Raperda Waralaba yang dibahas Pansus, terutama mengenai waralaba yang harus mengakomodasi sepuluh persen produk UMKM untuk mendorong kesejahteraan para pelaku UMKM. “Kita akan bantu memfasilitasi. Pembahasan masih belum final. Masih ada aturan-aturan lain yang perlu dibahas lebih lanjut,” ujarnya. (Nizar S)
