SERANG – Tahun 2017 mendatang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten yang direncanakan sebesar Rp10,66 triliun akan dikelola oleh Bank Banten. Hal tersebut seiring dengan adanya peralihan kas daerah yang sebelumnya dikelola oleh Bank bjb.
Rencana tersebut telah mendapatkan dukungan dari Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah. Asep menilai hal tersebut wajar, mengingat Banten saat ini telah memiliki bank daerah sendiri. “Tentu, buat apa kita punya bank daerah sendiri,” ujar Asep saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Rabu (30/11).
Menurut Asep, selain kas daerah yang dialihkan, sebaiknya status pemegang saham pun harus segera dialihkan dari PT Banten Global Development (BGD) ke Pemprov Banten. Asep meminta tim kajian hukum Pemprov Banten untuk segera menyerahkan draf Raperda tentang pengalihan kepemilikan saham Bank Banten tersebut ke DPRD, untuk segera dibahas dan diparipurnakan.
“Naskah akademiknya saja belum masuk. Kami masih menunggu itu. Kami harap Pemprov bergerak cepat. Setelah pengalihan kas daerah, kami harap dilanjut ke pengalihan kepemilikan saham. Sehingga, pengembangan Bank Banten ini berjalan lebih cepat,” tegasnya.
Baca juga: Mulai Januari 2017, Bank Banten Akan Kelola Kas Daerah
Sementara itu, seperti yang telah diberitakan oleh Radar Banten Online kemarin, Pemprov Banten memastikan mulai Januari 2017 mendatang, kas daerah akan dikelola oleh Bank Banten. Pengelolaan itu seiring ditetapkannya Bank Banten sebagai bank persepsi.
Baca juga: RAPBD Banten 2017 Naik Rp2 Triliun
Untuk anggaran daerah, Plt Gubernur Nata Irawan menyampaikan bahwa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Banten tahun 2017 ditarget sebesar Rp10,66 triliun, terdiri dari belanja langsung Rp4,14 triliun dan belanja tidak langsung Rp6,53 triliun. Nilai RAPBD 2017 mengalami kenaikan dari APBD Banten 2016 yang hanya Rp8,8 triliun. (Bayu)
