SERANG – Sudah setahun berdiri namun Bank Banten belum mampu meyakinkan pemerintah daerah untuk mengalihkan kas daerahnya. Pemerintah kabupaten kota masih memilih Bank Jabar Banten (bjb). Mereka mengaku belum ada jaminan bahwa Bank Banten aman untuk menyimpan uang APBD.
Kekhawatiran itu diungkap Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Menurutnya, Pemkab Serang hanya perlu diyakinkan bahwa Bank Banten mampu menjamin serta memberikan keamanan penyimpanan kas daerah. “Bank Banten harus bisa menjamin itu. Bagaimanapun juga, kas pemda ini dana masyarakat. Kita harus melihat sejauh mana Bank Banten sehat,” tegas Tatu yang diminta tanggapan di halaman kantor Bappeda Kabupaten Serang, Selasa (14/3).
Sebetulnya, politikus Partai Golkar itu tidak mempersoalkan kas daerah apakah disimpan di Bank Banten atau bjb. “Kalau ada masalah untuk membangun di masyarakat, bagaimana,” tanyanya. Tatu belum mengetahui soal ajakan dari perbankan untuk membuka rekening di Bank Banten. “Mungkin ke dinas-dinas sudah,” ujarnya.
Kata Tatu, sebaiknya pihak perbankan tidak sekadar mengajak pemerintah untuk menyimpan kas daerahnya, melainkan juga bisa memaparkan sejauh mana sehatnya Bank Banten. Saat ini, ditegaskan Tatu, tidak ada keharusan untuk menyerahkan kas daerah ke Bank Banten. “Masing-masing pemda boleh mengelola anggarannya. Saya punya hak untuk tidak ikut menyerahkan. Saya selaku kepala daerah wajib mempertanggungjawabkan sepeser pun uang masyarakat Kabupaten Serang ini,” tegasnya.
Permasalahan pembagian dividen antara Bank Banten dengan pemerintah daerah menjadi pertanyaan lain dari Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi. Ini menjadi alasan mengapa Pemkot Cilegon memilih bjb dan belum mengalihkan kas daerah ke Bank Banten. “Kalau soal kas daerah mau pindah ke Bank Banten atau tidak, tanya BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Termasuk soal dividennya bagaimana. Jadi, kita belum bisa memastikan soal itu (perpindahan kas daerah-red),” jelas Iman.
Kepala BPKAD Kota Cilegon Maman Mauludin yang dimintai tanggapannya usai rapat dinas walikota langsung menghindar ketika disodori pertanyaan apakah kas daerah akan pindah atau tidak. “Kata siapa akan pindah,” ujarnya sambil bergegas meninggalkan wartawan.
Sementara, Walikota Serang Tb Haerul Jaman mengatakan, belum ada komunikasi dari Bank Banten kepada pemkot. “Di manapun kami tidak masalah. Hanya saja, hingga saat ini kami belum diminta baik itu melalui surat atau duduk bareng,” ujarnya.
Kata dia, apabila ada komunikasi dari Bank Banten, ia akan membicarakan dengan jajaran pemkot. “Ini tidak hanya hubungannya dengan BGD (Banten Global Development-red). Ini karena tidak ada komunikasi saja,” tutur ayah empat orang anak ini.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Adang Darmawan mengatakan, masih menunggu perjalanan Bank Banten menuju bank sehat. Berdasarkan ketentuan, kas daerah ditempatkan di bank yang sehat. Apabila sudah 12 bulan dan berjalan baik maka dapat dipertimbangkan. “Kami mengedepankan unsur kehati-hatian dan pengkajian,” ujar Adang.
Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengaku enggan memindahkan dana kas daerah ke Bank Banten. Itu lantaran pemkot sudah ada perjanjian kerja sama dengan bjb terkait pengelolaan keuangan daerah. “Ketika ditanya kekhawatiran memindahkan dana ke Bank Banten, saya jawab tidak ada. Kita sampai kini belum berpikir untuk mengalihkan kas daerah ke bank lain. Jadi, apa yang mau dikhawatirkan,” katanya di sebuah acara di Serpong, kemarin.
Ia mengaku, tidak ada aturan yang mengharuskan pemindahan kas daerah bila provinsi punya bank sendiri. Apalagi selama ini pemkot merasa puas dengan bjb. Bila sudah nyaman kenapa harus berpindah bank.
Pemkab Lebak juga hingga saat ini masih memercayakan penyimpanan kas daerah ke bjb. Selain belum mengetahui kesiapan dari Bank Banten untuk menyimpan uang rakyat itu, bjb dianggap memiliki jaringan pelayanan hampir di semua kecamatan di Kabupaten Lebak. Diketahui APBD Kabupaten Lebak tahun 2017 sebesar Rp2,1 triliun.
“Bank Banten baru, jadi kita belum tahu kesiapan infrastruktur mereka di daerah. Kalau Bank bjb kan pelayanannya hampir ada di semua Kecamatan di Lebak. Yah, kalau mau dipindahkan ke Bank Banten harus siap dulu infrastrukturnya,” ujar Asda Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Lebak Budi Santoso.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pandeglang Fery Hasanudin menyatakan, bukan tidak mau memindahkan kas daerah dari Bank bjb ke Bank Banten. “Kalau kita pindah ke sana (Bank Banten-red), tidak bisa serta merta langsung pindah. Memang, MoU antara Pemkab Pandeglang dengan Bank bjb tidak ada, tapi penyertaan modal di Bank bjb itu ada. Ini kan sudah lama dan yang saya tahu pemkab juga mendapatkan dividen (pembagian laba atau untung-red) untuk Pemkab Pandeglang,” katanya.
Fery mengaku, Pemkab Pandeglang bisa saja memindahkan kas daerah dari Bank bjb ke Bank Banten. Namun, hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada keputusan bersama. “Iya, bisa saja pindah ke Bank Banten. Intinya, yang jelas selama ini dengan Bank bjb sudah berjalan dan tahun ini sudah ada penambahan penyertaan modal ke Bank bjb berdasarkan hitungan untung rugi. Karena kalau dihitung-hitung, dibandingkan dengan bank lain, bjb sudah memberikan andil besar dalam pembangunan di pemkab,” katanya.
Sekda Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsyad mengaku, Pemkab Tangerang tetap mandiri dalam pengelolaan keuangan lewat badan-badan usaha milik daerah. Baik dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Ini terbukti dengan terus melakukan inovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)-nya.
Mengenai keengganan pindah ke Bank Banten, Iskandar menjawab diplomatis. ”Ya, kerja sama kan bisa ke mana saja. Selama itu masih bisa memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat khususnya yang berada di Kabupaten Tangerang,” singkatnya.
Sekda Kota Tangerang Dadi Budaeri mengatakan, belum dipindahkan kas daerah Pemkot Tangerang ke Bank Banten didasari beberapa faktor. Pertama, Pemkot belum melakukan kajian untuk pemindahan, kedua belum ada arahan dari walikota untuk memindahkan kas daerah. Terlebih, Pemprov Banten belum memiliki payung hukum yang tetap untuk Bank Banten. “Jelas ada kekhawatiran, kita tidak ingin ambil risiko. Kita lihat dulu mungkin perkembangan kinerja Bank Banten ke depan layak, aman atau tidak,” imbuhnya. (Nizar-Rostina-Umam-Ence-Adib-Firdaus-Supriyono-Togar/Radar Banten)
