SERANG – Penjabat  Gubernur Banten Nata Irawan hari ini menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2016 ke DPRD Provinsi Banten, Kamis (30/3)

Sejumlah indikator pembangunan di Provinsi Banten tidak mencapai target. Misalnya, capaian laju pertumbuhan ekonomi dapat direalisasikan sebesar 5,26 persen, hal tersebut belum mencapai target RPJMD sebesar 6,8-6,9 persen. Sementara untuk masalah pengangguran, capaian presentasi pengangguran terbuka dapat direalisasikan sebesar 8,92 persen, dimana merupakan persentase terendah sepanjang sejarah berdirinya Provinsi Banten, meski juga belum mencapai target RPJMD.

Kendati belum mencapai target RPJMD, menurut Pj. Gubernur capaian kinerja tahun anggaran 2016 tersebut menunjukan adanya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaran pemerintah daerah. Untuk itu dirinya berharap sinergitas yang telah dibangun dapat semakin harmonis dalam penyelenggaraan pemerintah dimasa yang akan datang.

‘Tentu tidak hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif semata, akan tetapi peran lembaga legislative dengan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dimilikinya sangat berpengaruh terhadap tercapainya visi dan misi pembangunan Provinsi Banten,” Jelasnya.

Atas capaian tersebut, Nata  mengimbau pembahasan kebijakan umum tahun anggaran 2018 diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat yang penting dan mendesak. Hal tersebut disampaikan Pj. Gubernur pada penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2016, di DPRD Banten, Kamis (30/3).

“Saya berharap proses pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggran sementara (KUA-PPAS) tahun anggran 2018 yang dilakukan oleh unsur Legislatif dan unsur Eksekutif, didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang penting dan mendesak, berdasarkan kondisi eksisting daerah atau wilayah,” ujarnya. (Bayu)