SERANG – Revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terlihat seperti satu-satunya jalan untuk mewujudkan kesejahteraam yang selama ini dinilai belum berpihak pada honorer dan tenaga kerja sukarela (TKS) di lembaga-lembaga pemerintahan, pendidikan, maupun lembaga pelayanan kesehatan.
Revisi UU ASN yang disosialisasikan hari ini oleh anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka di gedung olahraga Radar Arena menjadi angin segar bagi 446.367 orang honorer dan TKS di Provinsi Banten, khususnya bagi mereka yang telah lama mengabdi. Karena jika revisi undang-undang tersebut terwujud, para honorer tersebut bisa diangkat menjadi ASN atau PNS. Bahkan bagi honorer berusia diatas 35 tahun dan telah lama mengabdi tidak perlu melalui tes seperti pendaftar umum CPNS.
Endang Suherman, salah satu honorer di lingkungan Pemprov Banten mengungkapkan, PNS memang harapan dan dambaan seluruh pegawai non PNS, karena, selain kejelasan status kerja, kesejahteraan dalam hal perekonomian pun lebih baik dari saat ini, masih berstatus honorer dan TKS.
“Namun jika kondisi belum memungkinkan, mengapa tidak kita pusatkan konsentrasi perjuangan kita di daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Bicara kesejahtraan daerahlah yang harus kita yakinkan.
Apakah gajih yang kita terima selama ini sudah memenuhi satandar kehidupan yang layak, atau apakan kita tidak berhak memperoleh tunjangan-tunjangan seperti misalnya tunjangan kesehatan?” papar Endang, Rabu (3/5).
Endang menjelaskan, maksud pernyataannya tersebut adalah revisi UU ASN bukan satu-satunya jalan untuk mewujudkan kesejahteraan seperti yanh dikeluhkan para honorer dan TKS kepada Rieke Diah Pitaloka saat sosialisasi. Namun dengan meminta perhatian kepada pemerintah daerah yang menggunakan segenap tenaga, waktu, dan pikiran para honorer dan TKS.
“Saya kira sepanjang kita bisa menunjukan kinerja yang baik kepada pemerintah daerah, peluang itu saya yakin bisa kita ciptakan. Oleh karena itu mindset kita jangan hanya berpikir jadi PNS, anggap saja PNS itu sebagai bonus buat kita yang memiliki kinerja baik. Mari kita pastikan mulai dari usaha memperjuangkan peningkatan kesejahtraan. Wilayah ini adanya di daerah,” tegas honorer K1 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tersebut.
Endang lanjut menjelaskan, revisi UU ASN bisa terjadi bisa juga tidak, karena revisi terhadap UU butuh kesepakatan dan keseriusan antara DPR dan pemerintah. Karena itu revisi UU bukan perkara mudah, butuh waktu yang cukup panjang, mungkin bisa dua, tiga tahun bahkan lebih.
Belum lagi lanjut Endang, untuk pelakasanaan UU dibutuhkan Peraturan Pemerintah yang juga membutuhkan waktu dalam penyusunannya. Dengan demikian sejak revisi UU ASN (jika ini bisa dilakukan) ditambah dengan waktu pembuatan PP nya, akan membutuhkan waktu lebih lama lagi.
“Bisa jadi anggota DPR bahkan mungkin Presiden sudah ganti. Jika ganti bagaimana kelanjutannya sangat tergantung kepada will DPR yang baru,” ungkapnya.
Honorer dan TKS pun, sambung Endang, harus realistis terhadap jumlah honorer yang harus diangkat tanpa test jika revisi UU ASN ini bisa dilakukan. Informasi sementara yang diperolehnya, jumlah honorer se-Indonesia sampai dengan TMT Januari 2015 sebanyak lebih kurang 1,2 juta orang.
“Pertanyaanya, sanggupkah pemerintah dengan kondisi keuangan yang ada sekarang, mengangkat honorer sebanyak itu? Rasanya cukup berat, sebab untuk mengangkat lebih kurang 446 ribu sisa honorer K2 ditambah K1 yang tercecer (Banten 367 orang), pemerintah hingga kini belum ada kepastian. Apalagi harus mengangkat 1,2 juta orang, belum lagi kerumitan yang dihadapi secara teknis untuk proses pengangkatannya dengan potensi kecurangan cukup tinggi. Saya kira pemerintah belum sanggup mengambil resiko ini,” jelasnya.
Karena itu, pria yang juga mejabat sebagai koordinator forum honorer K1 Provinsi Banten tersebut mengajak honorer Banten untuk realistis dalam bepikir dan bertindak. Kemudian memfokuskan pergerakan kepada pemerintah daerah seperti yang dirinya paparkan sebelumnya.
Sebelumnya, dalam Sosialisasi Revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terungkap rentang honor untuk para honorer di Provinsi Banten dari Rp 200 ribu per bulan hingga Rp 1,5 juta. Untuk para honorer di bidang pendidikan rentang honor setiap bulannya dari Rp 200 ribu hingga Rp 750 ribu per bulan. Untuk honorer tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat, rentang honor dari Rp 300 ribu hingga 700 ribu per bulan. Untuk honorer di lembaga pemerintahan rentang honor dari Rp 700 ribu hingga 1,5 juta per bulan.
Paling parah adalah TKS, setiap bulannya hanya mengharapkan belas kasihan dari aparatur sipil negara yang bekerja dari intansi tersebut atau dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh TKS tersebut. “Kadang Rp 300 ribu, lebih sering gak pastinya, gimana dikasihnya aja,” ujar Nurasiah disela-sela acara.
Lebih dari lima orang para honorer dan TKS yang langsung mengadukan nasibnya tersebut kepada Rieke dalam acara tersebut. Hampir mewakili seluruh profesi, perwakilan maju kedepan dan bertatap muka langsung dengan wakil rakyat yang terkenal dengan tokoh Oneng dalam sitkom Bajaj Bajuri tersebut. (Bayu Mulyana/coffeabdchococake@gmail.com)
