SERANG – Pegawai honorer kategori satu (K-1) Pemprov Banten merencanakan untuk melakukan demonstrasi ke Istana Presiden di Jakarta. Demo tersebut sebagai langkah mereka menuntut kepastian statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Terkait hal tersebut, Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku belum mengetahuinya. Namun, orang nomor satu di Pemprov Banten ini melarang pegawainya untuk melakukan aksi. “Belum tahu, capek juga aksi-aksi (demonstrasi di Istana Presiden-red),” katanya saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Senin (29/5).
Terlebih, pihaknya masih menunggu surat yang dibuat oleh Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Opar Sohari perihal meminta penjelasan penyelesaian honorer K-1 Pemprov Banten yang belum tuntas. “Saya masih menunggu suratnya dari BKD. Dan sampai sekarang belum ada di saya,” katanya.
Kata dia, surat tersebut akan dilayangkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). “Kita minta kejelasan nasib mereka karena menurut gubernur yang lama (Rano Karno-red) semua honorer itu telah memenuhi syarat,” ujarnya.
“Makanya, kita tunggu surat dulu dari BKD, setelah suratnya selesai saya tanda tangani, kemudian kirim ke Kementerian PAN-RB, nanti kita lihat jawabannya seperti apa,” sambung mantan Walikota Tangerang ini.
Sebelumnya, Koordinator Forum Honorer K-1 Pemprov Banten M Ridwan mengancam akan mendatangi Istana Presiden di Jakarta karena tidak ada kejelasan nasib pengangkatan honorer. Langkah itu direncanakan setelah beberapa waktu lalu Menteri PAN-RB Asman Abnur melayangkan surat ke Gubernur Banten. “Ini menyikapi surat Pak Menteri yang menyatakan tidak ada lagi pengangkatan PNS dari Honorer K-1,” ujarnya.
Kata dia, masih ada 358 orang sisa honorer K-1 yang belum diangkat. Ia pun megapresiasi langkah Gubernur Banten yang dengan serius memperjuangkan nasibnya. “Kami sangat mengapresiasi kepada orangtua kami dalam hal ini Bapak Gubernur Banten yang mana sangat serius mengawal nasib sisa honorer K-1. Semua yang kami lakukan untuk memperjuangkan hak kami,” ujarnya. (Supriyono/Radar Banten)
