SERANG – Sepakat menolak gerakan radikalisme dan gerakan lain yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pimpinan perguruan tinggi (PT) se-Banten deklarasikan tolak gerakan anti Pancasila yang diselenggarakan di Hotel Ratu, Kota Serang, Selasa (30/5) sore.
Kegiatan yang dihadiri sekira 50 persen dari kampus yang ada di Banten ini, digagas oleh Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selain deklarasi, juga diadakan dialog kebangsaan antarperguruan tinggi se-Banten dengan tema ‘Mencegah Gerakan Radikalisme, Sistem Khilafah dan Paham Anti Pancasila untuk Menjaga Keutuhan NKRI’. Hadir sebagai pemateri Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yandri Susanto, Sejarawan Banten Najmudin Busro, dan Perwakilan Ulama Amas Tajudin.
Dalam isi deklarasi, terdapat lima poin di mana intinya menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melarang berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila seperti gerakan anti-NKRI dan intoleran, sistem khilafah, gerakan radikal, serta terorisme di perguruan tinggi se-Provinsi Banten
Rektor Untirta Prof Sholeh Hidayat mengatakan, dengan kondisi yang terus berkembang, kampus harus terjaga dari gerakan radikalisme, terorisme, dan gerakan lain yang mengancam keutuhan NKRI. “Artinya, mendeklarasikan bahwa seluruh PT se-Banten akan merawat dan mencegah segala bentuk paham yang bertentangan dengan Pancasila,” ujar Sholeh di sela-sela acara.
Saat ini, kata Sholeh, tugas sebagai akademisi tentu memiliki tantangan yang besar dan semakin mengkhawatirkan. Ancaman dari internal termasuk sikap internal agama, terdapat perpecahan dalam memandang perbedaan. “Terkadang kita toleran terhadap agama lain tapi tidak toleran terhadap agama sendiri,” katanya.
Selain itu, masih adanya gagasan intoleran, kelompok semacam ini terus menjalar. Baru-baru ini semua melihat gerakan terorisme di Kampung Melayu, Jakarta, yang terang-terang menentang Pancasila. “Indonesia dihadapkan pada tatanan dunia melalui arus globalisasi. Globalisasi bukanlah musuh yang harus ditakuti, tentu harus dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam dunia internasional,” katanya.
“Bukan saja HTI disinyalir gerakan yang dinilai anti Pancasila di kampus. Ini sudah berkembang dan juga harus diwaspadai oleh para perguruan tinggi,” tambah Sholeh.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yandri Susanto mengatakan, jika acara deklarasi dan penegasan atas penolakan gerakan anti Pancasila itu penting untuk menyambut situasi negara yang sedang kurang sehat. Saling menyalahkan satu sama lain. “Kalau perguruan tinggi yang bergerak, Insya Allah mudah didengar,” katanya.
Kendati demikian, ia berharap, ada langkah lanjutan dari acara tersebut atau follow up sampai ke bawah. Misalnya, mahasiswa dikader diterjunkan kepada masyarakat seperti kuliah kerja nyata (KKN). “Kalau tidak ada tindak lanjut, tentu kurang baik,” katanya.
Saat ini, kata Yandri, Banten memulai dan mudah-mudahan diikuti oleh provinsi lainnya. Kalau ini dilakukan oleh seluruh Indonesia, tentu negara harus hadir untuk menangani radikalisme dan gerakan anti Pancasila. Negara harus punya rencana dan anggaran yang bagus. “Itu tidak akan terealisasi kalau kesenjangan ekonomi masih saja terus terjadi. Kalau seperti itu, malah tidak efektif,” tandasnya. (Fauzan Dardiri/Radar Banten)
