SERANG – Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016. Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna penyampaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten atas LKPD Pemprov Banten Tahun Anggaran 2016.

Gubernur Banten Wahidin Halim yang belum lama menjabat merasa beruntung atas raihan opini tersebut. Menurutnya, raihan opini merupakan hasil kerja bersama jajaran pemerintahan di Provinsi Banten.

“Beruntung saya, ini hasil kerja teman-teman yang ada di sekretariat, dinas, pelaksana teknis yang melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik, saya finishing touch aja,” ujar WH (sapaan akrab Wahidin Halim) kepada awak media setelah rapat paripurna, Rabu (31/5).

Saat disinggung terkait peran mantan Gubernur Banten Rano Karno atas raihan opini tersebut, WH kembali mengarisbawahi kinerja para pegawai di lingkungan Pemprov Banten.

“Bukan persoalan Pak Rano, tapi memang sebelumnya sudah berjalan dengan baik karena itu hasil pembinaan KPK, yah termasuk kepemimpinan beliau (Rano Karno),” ungkapnya.

Ke depan, lanjut WH, di bawah kepemimpinannya, Pemprov Banten akan mempertahankan opini tersebut. Namun tidak hanya sekadar itu, hal penting lain adalah menutup ruang korupsi.

“Karena WTP bukan berarti tidak ada korupsi, karena WTP hanya laporan keuangan. Kita akan tingkatkan penyelenggaraan pemerintahan, kita tutup celah-celah untuk korupsi,” tegasnya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)