SERANG – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten tak membuat Pemprov Banten terbuai dan tidak melakukan upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah.
Pemprov Banten menyadari setelah perolehan opini tersebut ada satu tugas yang sangat berat.  Yaitu mempertahankan opini tersebut di tahun-tahun selanjutnya.
Dikatakan berat karena ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh elemen pemerintahan Provinsi Banten. Beberapa diantaranya,  serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) akibat bertambahnya kewenangan Provinsi terutama berkaitan dengan SMA dan SMK.  Kemudian,  perubahan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten,  dan permasalahan-permasalahan lain yang mungkin muncul dan berpengaruh terhadap penyusunan LKPD Provinsi Banten.
“Oleh karena itu,  kita perlu terus menerus  meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,  diantaranya melalui peningkatan pemahaman para penyusun laporan keuangan di masing-masing OPD maupun BPKAD selaku PPKD,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  Provinsi Banten Nandy Mulya S saat membuka Bimbingan Tekhnis Pelaksanaan Akuntansi Angkatan II dan Sosialisasi Regulasi Akuntansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten,  Rabu (19/7).
Nandy menambahkan,  sebagaimana telah diketahui, semester I telah berakhir dan Pemprov Banten mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan realisasi semester I dan prognosis enam bulan berikutnya sebagaimana amanat pasal 290 Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam pasal tersebut disebutkan,  lanjut Nandy,  kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Laporan yang dimaksud disertai prognosis untuk enam bulan berikutnya. Selanjutnya laporan tersebut akan dikonsolidasi oleh PPKD menjadi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis enam bulan berikutnya Provinsi Banten.
“Laporan semester I dan prognosis enam bulan berikutnya ini akan digunakan oleh tim anggaran pemerintah untuk menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menyusun APBD Perubahan tahun anggaran 2017,” ujar Nandy.
Disamping itu,  tambah Nandy,  laporan keuangan semester I juga bermanfaat sebagai persiapan dalam rangka penyusunan laporan keuangan akhir tahun.  Dengan harapan,  dapat diidentifikasi lebih awal permasalahan-permasalahan dalam penyusunan LKPD sehingga tidak menumpuk pada akhir tahun.
“Karena itu,  kegiatan ini memiliki peran penting dan perlu diikuti dengan penuh perhatian dan konsentrasi,” ujarnya.
Sementara itu,  Kepala Bidang Akuntansi Nugraha mengungkapkan, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,  karena kegiatan ini dimaksudkan untuk menambah pemahaman para pelaksana akuntansi OPD tentang penyusunan laporan realisasi anggaran semester I dan prognosis enam bulan berikutnya serta memberikan informasi tentang perubahan regulasi akuntansi di lingkungan Pemprov Banten. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)