SERANG – Sungai Cidurian dan Ciujung yang mengaliri Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang tercemar. Airnya berubah menjadi warna hitam dan bau. Imbasnya, masyarakat pun mengalami kesulitan air bersih, selain itu mata pencaharian para nelayan dan petani pun hilang.
Kondisi parah tersebut sayangnya belum mendapatkan respon dari pemerintah. Masyarakat sejauh ini belum melihat tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menyikapi persoalan tersebut.
Muhyidin Aljidani, warga Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan, Sungai Cidurian tak lagi bisa menjadi tumpuan masyarakat untuk pasokan air bersih baik untuk keperluan sehari-hari maupun bertani. Kondisi tersebut pun membuat Muhyidin bertanya, apa saja yang sudah dilakukan pemerintah selama ini.
“Sarana air bersih masyarakat yang tinggal di sepanjang Sungai Cidurian ini telah tekontaminasi oleh kotoran limbah yang berbau busuk. Ini ulah mereka orang yang berwatak jahat yang tidak melihat atau bahkan tidak memikirkan kami yang tinggal di tempat ini. Sehingga kami sulit untuk mencari air bersih guna kehidupan kami sehari hari. Sungai ini tak ubahnya seperti drainase, menjijikan,” papar Muhyidin kepada Radar Banten Online melalui pesan elektronik, Selasa (29/8).
Muhyidin pun menyinggung pemerintah baik ekesekutif maupun legislatif. “Mereka yang duduk kursi sana apakah mereka peduli dengan nasib kami, apakah mereka berani memberikan hukuman atas kejadian ini?,” kata Muhyidin.
Warga lainnya, Rifqi Miftahul Amili menilai pemerintah acuh terhadap persoalan ini, masyarakat merintih kesusahan mencari air bersih.
“Yang masyarakat butuhkan sekarang peranan pemerintah daerah agar menindaklanjuti persoalan ini, terhadap mereka orang yang telah membuat pencemaran lingkungan dan pemerintah harus menormalisasi Sungai Cidurian seperti sediakala sehingga bisa dipakai untuk kebutuhan hidup di setiap harinya,” ujarnya.
Warga Kabupaten Serang, Nulyandi, senada dengan Muhyidin Rifqi. Menurutnya, kondisi sungai baik Cidurian maupun Ciujung sudah sangat memprihatinkan. “Ratusan ribu, mungkin jutaan masyarakat yang terkena dampak pencemaran itu. Coba bayangkan, petani harus mengaliri sawah dan kebun dari air mana lagi kalau bukan sungai. Nelayan yang biasa mencari ikan harus ke mana lagi?” tutur Nulyandi.
Karena itu, peran pemerintah menurutnya sangat menentukan dalam menyikapi persoalan ini. “Pertanyaannya, berani atau tidak? Mau atau tidak?” ujarnya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
