• Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
Home Featured

Penganut Kepercayaan Bisa Masuk KTP

Aas Arbi by Aas Arbi
Rabu, 8 November 2017 04:13
in Featured, Pemerintahan
Penganut Kepercayaan Bisa Masuk KTP

Ilustrasi.

JAKARTA – Perjuangan para penghayat kepercayaan untuk bisa diperlakukan sama dalam data kependudukan menuai hasil. Selasa (7/11), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan jika penghayat kepercayaan bisa masuk dalam identitas kependudukan baik Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK).

Nantinya, pemeluk kepercayaan bisa akan tertulis kata penghayat kepercayaan pada kolom agama KTP atau Kartu KELuarga (KK) miliknya. Berbeda dengan sebelumnya yang kerap kali dikosongkan.

RelatedPosts

Wagub Banten tolak pemindahan Badak Jawa

Wagub Dimyati Tolak Badak Jawa Dipindah ke Alas Purwo, Sebut Aset Banten

Senin, 16 November 2026 19:03
Helldy Agustian dukung Sufmi Dasco Ahmad jadi Wapres

Gibran Mundur, Helldy Agustian Dukung Dasco Jadi Wapres Pengganti

Senin, 16 November 2026 17:45
Jabatan kosong di Kabupaten Serang

Enam Pejabat Eselon II Kabupaten Serang Bakal Pensiun di Tahun Depan

Minggu, 8 November 2026 21:34
Penipuan DPRD Banten

Anggota DPRD Banten Roni Mitra Muncul ke Publik, Begini Tanggapannya Terkait Kasus Dugaan Penipuan Emas

Minggu, 8 November 2026 18:50

Gugatan itu sendiri diajukan oleh Ngaay Mehang Tana (penganut kepercayaan Komunitas Marapu), Pagar Demanra Sirait (Paralim), Arnol Purba (Ugamo Bangsa Batak) , dan Carlim (Sapto Darmo). Mereka mempersoalkan pasal 61 ayat 1 dan 64 ayat 1, serta pasal 61 ayat 2 dan 64 ayat 5.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai, frasa “agama” dalam pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 yang secara tegas menjamin setiap orang merdeka memeluk agama sesuai kepercayaannya. “Hak atau kemerdekaan warga negara untuk menganut agama dibatasi pada agama yang diakui sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Hakim Ketua MK Arief Hidayat dalam putusannya.

Mahkamah juga berpendapat, adanya frasa ‘penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama’ telah membatasi hak atau kemerdekaan warga negara pada agama yang diakui perundang-undangan semata. Konsekuensinya, tanggung jawab atau kewajiban konstitusional negara untuk menjamin dan melindungi hak warga untuk menganut agama akan terbatas pada warga yang agamanya diakui.

Arief menambahkan, dalam praktek keseharian, adanya ketentuan pasal tersebut membuat pemeluk kepercayaan mendapat perlakuan berbeda. Dalam beberapa kasus yang dialami pemohon misalnya, mereka mengalami hambatan dalam mengakses pelayanan publik, hingga mendapat pekerjaan.

Akibatnya, tidak sedikit yang terpaksa berbohong dengan mengaku beragama yang sesuai UU demi menghindari diskriminasi. “Hal itu bukan masalah implementasi norma melainkan konsekuensi logis dari penertian agama yang tidak memasukkan penganut kepercayaan,” imbuhnya.

Dalam putusan tersebut, MK juga menyatakan bahwa jenis aliran kepercayaan tidak perlu dicantumkan ke dalam KTP. Mengingat, jumlah dan jenis penghayat kepercayaan di Indoensia begitu banyak dan beragam. Cukup ditulis keterangan bahwa yang bersangkutan merupakan penghayat kepercayaan, sehingga tidak merepotkan dari sisi pencatatan kependudukan.

Menanggapi putusan tersebut, pemerintah menyatakan akan tunduk dan melaksanakan. ’’Putusan MK bersifat final dan mengikat,’’ ujar Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh saat ditemui di kantor Kemenkominfo kemarin (7/11). Pihaknya akan langsung menyiapkan sejumlah langkah untuk menindaklanjuti putusan MK.

Pertama, karena MK mengakomodasi kepercayaan untuk dicantumkan di kolom KTP, maka pihaknya harus mendata terlebih dahulu apa saja aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. ’’Kami akan berkoordinasi dengan Kemendikbud dan Kemenag, karena mereka yang punya daftarnya,’’ lanjut Zudan. Pihaknya hanya akan mencatat kepercayaan yang sudah diakui oleh Kemenag dan kemendikbud.

Setelah itu, Dirjendukcapil akan memperbaiki aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) beserta databasenya. Usai diperbaiki, pihaknya akan menyosialisasikan ke 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Oleh karena itu, dia meminta waktu setidaknya satu bulan untuk menyiapkan hal-hal tersebut sebelum benar-benar menerapkan putusan MK.

Bila nanti putusan MK tersebut diterapkan, maka otomatis isi KTP, terutama yang akan dicetak ke depan, akan berubah. Pada kolom Agama, akan diberi tambahan kata ’kepercayaan’. Sehingga, formatnya menjadi agama atau kepercayaan. Para penganut kepercayaan yang terlanjur mencantumkan agama tertentu dalam KTP bisa mengajukan perubahan data agama. Tentunya dengan catatan, kepercayaan tersebut telah diakui Kemenag dan Kemendikbud.

Langkah terakhir, Kemendagri akan mengajukan perubahan UU Administrasi Kependudukan melalui prolegnas. Sehingga, perubahan yang diputuskan MK bisa langsung terakomodasi dalam UU. (JPG/RBG)

Tags: aliran kepercayaane-KTP
Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.
Previous Post

Indosat Ooredoo Buka Gerai di Bintaro Exchange

Next Post

Aerofood ACS Buka Dapur Baru di Jatake

Next Post
Aerofood ACS Buka Dapur Baru di Jatake

Aerofood ACS Buka Dapur Baru di Jatake

Sekolah Gratis Sasar Madrasah, Budi Prajogo Apresiasi Gubernur Banten

Sekolah Gratis Sasar Madrasah, Budi Prajogo Apresiasi Gubernur Banten

Selasa, 17 Maret 2026 14:08
Bupati Pandeglang Larang Kepala OPD Mudik Menggunakan Mobil Dinas

Bupati Pandeglang Larang Kepala OPD Mudik Menggunakan Mobil Dinas

Selasa, 17 Maret 2026 13:25
Wakil Ketua DPRD Pandeglang Siap Gaji dan Tunjangan Dipangkas Demi Selamatkan Negara

Wakil Ketua DPRD Pandeglang Siap Gaji dan Tunjangan Dipangkas Demi Selamatkan Negara

Selasa, 17 Maret 2026 13:06
Visual Film Indonesia Disebut ‘Selevel Dunia’, Film Na Willa Bikin Warganet Penasaran

Visual Film Indonesia Disebut ‘Selevel Dunia’, Film Na Willa Bikin Warganet Penasaran

Selasa, 17 Maret 2026 14:02
Rangkaian Kegiatan Sosial Chandra Asri Group Selama Ramadhan, Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitasi Mudik Gratis

Rangkaian Kegiatan Sosial Chandra Asri Group Selama Ramadhan, Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitasi Mudik Gratis

Selasa, 17 Maret 2026 13:49
Update Arus Mudik Pelabuhan Ciwandan 17 Maret 2026: Penumpang Tembus 10.987 Orang

Update Arus Mudik Pelabuhan Ciwandan 17 Maret 2026: Penumpang Tembus 10.987 Orang

Selasa, 17 Maret 2026 13:21
DPRD Panggil BKPSDM Pandeglang.

DPRD Pandeglang Bakal Panggil Kepala BKPSDM, Soroti Banyaknya Jabatan Kosong

Kamis, 19 November 2026 17:36

Ikuti Kami

Facebook Instagram X-twitter Youtube
Gates of Olympus

Kanal

News

Redaksi

Peluang Usaha

Viral

Inspirasi

Love Story

Olahraga

News Video

Serba Serbi

E-Paper

Tekno

Pedoman Pemberitaan

Indeks

Tutorial

Pilihan Editor

Jalan Serang-Pandeglang Bakal Diperlebar, Akses Menuju Banten International Stadium Jadi Perhatian

Jalan Serang-Pandeglang Bakal Diperlebar, Akses Menuju Banten International Stadium Jadi Perhatian

by Yusuf Permana
Jumat, 20 November 2026 12:35
0

SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto yang menghubungkan Kota Serang dengan Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu jalur penting...

Tolak Relokasi ke Alas Purwo, Tokoh Agama Pandeglang Tegaskan Badak Jawa Satwa Sakral Ujung Kulon

Tolak Relokasi ke Alas Purwo, Tokoh Agama Pandeglang Tegaskan Badak Jawa Satwa Sakral Ujung Kulon

by Purnama Irawan
Jumat, 20 November 2026 12:31
0

PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Gelombang penolakan terhadap wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK),...

No Result
View All Result
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV

© 2026 RadarBanten.