SERANG – Direktur RSUD Banten drg Dwi Hesti Hendarti dituntut pidana tujuh tahun penjara di Pengadilan Tipikor Serang, Selasa (2/1). Penuntut umum Kejari Serang menilai Dwi Hesti Hendarti terbukti bersalah melakukan korupsi dana jasa pelayanan (jaspel) kesehatan RSUD Banten sebesar Rp2,3 miliar.
Perbuatan Dwi Hesti Hendarti dinilai sudah memenuhi unsur Pasal 3 jo Pasal 8 undang-undang yang sama, subsider Pasal 8 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana dakwaan subsider. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun,” kata penuntut umum Kejari Serang Subardi didampingi M Sulistiawan, Selasa (2/1).
Terdakwa dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp1,33 miliar lebih subsider satu tahun penjara. Sisanya Rp1 miliar lebih dibebankan pada CV Dwi Putra Jaya Perkasa. Perusahaan tersebut dinilai telah mendapatkan keuntungan dari beberapa kegiatan yang didanai dari dana jaspel kesehatan. “Menjatuhkan pidana denda Rp100 juta subsider lima bulan kurungan,” kata Subardi di hadapan majelis hakim yang diketuai Sumantono.
Penetapan nilai uang pengganti itu didasarkan fakta dan keterangan saksi-saksi di persidangan. Sesuai audit Inspektorat Provinsi Banten, kerugian keuangan negara sebesar Rp2,3 miliar lebih. Nilai itu berdasarkan selisih dana jaspel yang telah diterima pegawai RSUD Banten dan seharusnya diterima oleh RSUD Banten. “Dana jasa pelayanan yang sudah diterima pegawai sebesar Rp14,7 miliar lebih,” ucap Subardi.
Terdakwa sebagai aparatur sipil negara (ASN) tidak memberikan teladan kepada masyarakat. Perbuatan terdakwa juga tidak sejalan dengan program pemerintah tentang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai pertimbangan yang memberatkan. “Hal meringankan terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum,” kata Subardi.
Penuntut umum juga meminta majelis hakim memutuskan barang bukti nomor satu hingga 106 dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara lain. “Dikembalikan kepada penyidik melalui penuntut umum untuk pengembangan perkara lain,” kata Subardi. Diuraikan Subardi, RSUD Banten mengusulkan target pendapatan retribusi pelayanan kesehatan tahun 2016 sebesar Rp14,3 miliar. Sementara, belanja jaspel kesehatan RSUD Banten sebesar Rp6,2 miiliar.
Usulan tersebut disahkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD tertanggal 28 Desember 2015. Namun, usulan target pendapatan retribusi pelayanan kesehatan itu mengalami perubahan.
Pada akhir 2016, berubah menjadi Rp41,1 miliar sehingga jaspel kesehatan yang diterima RSUD Banten dari Pemprov Banten menjadi Rp17,8 miliar. Perubahan itu disahkan dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) SKPD tertanggal 21 Oktober 2016.
Terkait anggaran yang tersedia pada DPA SKPD tertanggal 28 Desember 2015, pada akhir Maret 2016, terdakwa berniat mengubah pola penghitungan dana jaspel kesehatan yang sebelumnya 39 persen menjadi 44 persen. Terdakwa menemui Oman Abdurahman selaku koordinator Tim Penghitungan Dana Jaspel Kesehatan. “Terdakwa memerintahkan Oman Abdurahman dan tim menambahkan lima persen dari pola penghitungan dana jaspel medis ke direksi,” kata Subardi.
Perubahan pola penghitungan dana jaspel kesehatan itu, kata JPU AR Kartono, bertentangan dengan Pasal 7 Keputusan Direktur RSUD Banten No 821/0514/RSUD/VI/2016. Yakni, insentif langsung diberikan kepada tenaga medis dengan proporsi 60 persen, sementara 40 persen sisanya didistribusikan kepada pos remunerasi, direksi, dan staf direksi. “Terdakwa beralasan, penitipan lima persen dana jaspel ke direksi lantaran RSUD Banten membutuhkan banyak dana dan salah satunya digunakan sebagai dana persiapan akreditasi RSUD Banten,” ungkap Subardi.
Padahal, terdakwa mengetahui, kegiatan persiapan akreditasi RSUD Banten telah dianggarkan pada DPPA SKPD tertanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp344.436.740. “Terdakwa sudah mengetahui dari 39 persen penghitungan dana jaspel, sebanyak 1,2 sampai dengan 1,3 persen sudah ditempatkan ke dalam penghitungan direksi sebagai dana un cost (tak terduga-red),” kata Subardi,
Dengan demikian, total dana jaspel kesehatan yang ditempatkan ke rekening direksi RSUD Banten sebesar 6,2 sampai 6,3 persen. Setelah dana jaspel kesehatan diberikan masing-masing karyawan dan ke rekening direksi, terdakwa memerintahkan Oman Abdurahman meyakinkan direksi RSUD Banten lainnya mengembalikan dana jaspel kesehatan 6,2 persen sampai dengan 6,3 persen yang dititipkan untuk diambil terdakwa.
Berdasarkan perintah terdakwa, Wadir Penunjang Madsubli Kusmana, Wadir Keuangan Iman Santoso, dan Wadir Umum dan Pelayanan Liliani Budijanto menyerahkan uang tunai dan transfer ke rekening milik terdakwa.
Pada Juni 2016, Oman Abdurahman digantikan oleh Vita Ofniati dari jabatannya sebagai ketua Tim Penghitungan Dana Jaspel Kesehatan. Namun, terdakwa memercayakan pelaksanaan penghitungan dana jaspel medis kepada Anung Saputro. Calon ASN itu diberikan instruksi oleh terdakwa untuk melakukan proses penghitungan dana jaspel medis dengan pola lama.
Perbuatan terdakwa bertentangan dengan mekanisme pertanggungjawaban dana bersumber APBD Banten sebagaimana diatur dalam Pergub Banten No 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Seusai pembacaan surat tuntutan, terdakwa melalui pengacaranya meminta satu pekan untuk mengajukan nota pembelaan. “Sidang ditunda untuk pembacaan nota pembelaan hari Senin 8 Januari 2018,” kata Ketua Majelis Hakim Sumantono. (Merwanda/RBG)
