SERANG – Bertambahnya warga miskin di Provinsi Banten mendapatkan tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Dewan pun mempertanyakan kerja pemerintah selama ini.
“Harus dipertanyakan pada dinas-dinas yang bersangkutan,” papar Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Muflikhah di gedung DPRD Provinsi Banten, Kamis (4/1).
Politisi PPP tersebut menilai dinas terkait harus mempunyai program nyata untuk mengentaskan persoalan kemiskinan tersebut. Program tersebut pun harus menunjukkan progres dan jangan sampai berjalan di tempat.
Muflikhah menuturkan, biasanya kemiskinan diidentikkan dengan nelayan petani dan penganguran. Sayangnya, tiga hal yang menjadi fokus pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 tidak menyentuh secara langsung.
“RPJMD fokus pada infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Saya pun menanyakan, kenapa justru perekonomian tidak menjadi prioritas, karena perekonomian menunjang tiga fokus itu,” kata Muflikhah.
Persoalan kemiskinan ini pun menjadi pekerjaan rumah semua elemen di Banten. “Mudah-mudahan ada program yang mengarah pada pengentasan kemiskinan,” katanya.
Sebelumnya, diberitakan Radar Banten Online, dalam waktu enam bulan, warga miskin di Banten bertambah sebanyak 24.790 orang. Hal tersebut terungkap setelah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten merilis angka kemiskinan di Banten.
Persentase warga miskin pada September 2017 mencapai 5,59 persen atau naik 0,14 poin dari semester sebelumnya sebesar 5,45 persen. Angka tersebut merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,14 poin sejalan dengan penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 24.790 orang. Dari 675.040 orang pada Maret 2017 menjadi 699.830 orang pada September 2017. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
