SERANG – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Pemprov Banten untuk memaksimalkan dana desa sebagai modal untuk menggerakkan kekuatan ekonomi di Banten. Permintaan tersebut disampaikan langsung Fahri kepada Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy saat melakukan kunjungan kerja ke pendopo gubernur Banten, Kamis (29/3). “Dana desa dan kekayaan budaya harus menjadi penggerak ekonomi,” ujarnya.
Fahri mengungkapkan sejumlah temuan penyelewengan dana desa di sejumlah daerah. Menurutnya, banyak pemerintah daerah yang mengeluhkan kebijakan pemerintah pusat yang banyak melakukan pemotongan anggaran subsidi tersebut. “Fokus kepada infrastruktur tidak salah, tapi yang dilakukan pusat sekarang jelas-jelas menyulitkan pemda dan masyarakat di daerah,” ujarnya.
Padahal, lanjut Fahri, penggunaan dana desa yang maksimal dapat menjadi salah satu solusi signifikan dalam upaya menggerakkan perekonomian daerah. Khusus untuk Banten, Fahri menilai, banyak kekayaan sejarah dan budaya yang bisa dibilang sebagai yang tertua di nusantara. Itu terlihat dengan adanya Kesultanan Banten. “Ini juga potensi yang sangat besar jika pemda di Banten bisa menggerakkannya,” imbuhnya.
Pesan tersebut disambut positif Wakil Gubernur Andika Hazrumy. Kata dia, kewenangan Pemprov terkait dana desa yang sudah dan akan terus dilakukan. Di antaranya, dengan melakukan pembinaan terhadap kabupaten kota. Terlebih, Pemprov berwenang melakukan pembinaan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan serta melakukan pembinaan manajemen pemerintahan desa.
Selain itu, Pemprov berwenang untuk melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis. Kemudian melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. “Yang paling terpenting dan mendesak dilakukan oleh Pemprov saat ini terkait dana desa adalah membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUMDes kabupaten kota dan lembaga kerja sama antardesa,” katanya.
“Sekarang kan di sejumlah daerah sudah banyak yang membuktikan kalau banyak BUMDes yang berhasil menyejahterakan warganya melalui pemanfaatan dana desa. Nah, itu akan kita kejar juga,” sambung politisi Partai Golkar ini.
Selain ke pendopo gubernur Banten, kunjungan Fahri juga dalam rangka mengisi kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Banten. Selanjutnya, Fahri melakukan kegiatan ngopi bareng Fahri dan pelantikan Keluarga Alumni KAMMI Banten di D’lontar Kafe.
Pada obrolannya tersebut, Fahri menyampaikan beberapa hal terkait isu yang menyangkut masalah kepemimpinan nasional. Menurutnya, tahun 2019 merupakan momentum untuk memilih pemimpin yang betul-betul bisa mengubah keadaan. “Kalau yang sekarang memang sudah terbukti tidak bisa mengubah keadaan makanya perlu ada kepemimpinan baru di Indonesia. Dan, Pemilu 2019 merupakan momentum untuk masalah kepemimpinan,” kata Fahri.
Mantan Ketua Umum KAMMI ini mengatakan, ada mindset yang harus diubah dalam diri bangsa Indonesia terkait pengelolaan negara. Salah satunya, masalah penanganan korupsi di tanah air. “Kita ini negara demokratis maka sebetulnya kalau sistem ini diterapkan dengan benar secara otomatis korupsi akan hilang sendirinya karena ada sistem,” katanya.
Dikatakan Fahri, sistem demokrasi merupakan sistem yang serba terbuka termasuk para pejabat pengelola negara. Hal ini berbeda dengan sistem otoritarianisme, di mana semua serba tertutup sehingga busuk di dalamnya. “Ibarat rumah, sistem otoritarianisme seperti rumah yang tertutup. Pengap, banyak kecoa, dan berbau tidak sedap. Hal ini berbeda dengan sistem demokratis, jendela terbuka sehingga sinar matahari masuk dan ruangan menjadi sehat dan kecoa-kecoa dengan sendirinya akan keluar,” terang Fahri. (Supriyono/RBG)
