SERANG – Pengajuan hibah uang tahun 2018 diduga sarat kecurangan. Mulai dari tudingan adanya calon proposal, penanggalan mundur pembuatan proposal pengajuan, hingga potongan 20 persen dari setiap lembaga keagamaan jika pencairan.
Munculnya banyak indikasi kecurangan itu diketahui saat Komisi V DPRD Banten melakukan pemanggilan terhadap Biro Kesra Pemprov Banten, Kamis (19/4). Pemanggilan tersebut dikemas dengan agenda rapat kerja. Dari pihak Biro Kesra sendiri dihadiri langsung Irvan Santoso sebagai Kepala Biro.
Dalam klarifikasinya yang disampaikan saat raker tersebut, Irvan mengaku, lembaganya telah melakukan proses verifikasi pengajuan proposal permohonan dana hibah 2018 sesuai prosedur yang berlaku. Penjelasan dari Irvan tidak lantas membuat Komisi V percaya begitu saja. Komisi V justru menemukan sejumlah fakta baru dugaan pelanggaran pengajuan proposal hibah sehingga akan mengagendakan ulang pembahasan soal verifikasi 263 lembaga/badan penerima hibah uang di Biro Kesra pekan depan. “Pertemuan hari ini (kemarin-red) kami lakukan dengan semua mitra kerja Komisi V, jadi tadi penjelasan dari Kepala Biro Kesra masih sangat normatif dan tidak menjawab semua kecurigaan kami,” kata Ketua Komisi V Fitron Nur Ikhsan kepada wartawan usai rapat koordinasi dengan OPD mitra kerja di ruang rapat Komisi V DPRD Banten, Kamis (19/4).
Fitron melanjutkan, Komisi V terpaksa menghentikan pembahasan proses verifikasi hingga penetapan lembaga/badan penerima hibah uang bidang keagamaan tahun anggaran 2018, sebab yang hadir dalam rapat tidak hanya Biro Kesra.
“Tadi saya stop dulu, belum selesai. Sebab, tadi semua OPD mitra kerja Komisi V hadir sehingga tidak fokus pada persoalan Biro Kesra,” ungkapnya.
Kendati begitu, sejumlah fakta baru justru semakin membuat Komisi V meyakini dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tim verifikasi Biro Kesra. Aduan masyarakat terkait indikasi kecurangan dalam proses verifikasi justru semakin mengemuka.
“Kami menerima aduan sedikitnya tentang tiga hal penting. Pertama, soal adanya koordinator atau calo proposal pengajuan hibah. Kedua, tipu muslihat soal penanggalan mundur proposal, dan yang ketiga soal adanya potongan sebesar 20 persen dari setiap pencairan hibah untuk koordinator,” ungkapnya.
Saat minta klarifikasi ke Irvan, lanjut Fitron, dirinya sempat menelepon langsung salah seorang terduga koordinator proposal pengajuan hibah. Terduga pun mengakui dirinya menjadi koordinator yang diperintahkan oleh salah seorang yang mengaku-ngaku tim sukses saat Pilgub Banten 2017 lalu. “Tadi dalam rapat semua yang hadir mendengarkan percakapan saya dengan orang yang diduga koordinator proposal. Saya mengaku dari Pemprov sehingga dia mengakui perbuatannya yang membuat enam proposal pengajuan hibah,” ungkapnya.
Atas temuan baru itu, Fitron dengan tegas meminta Pemprov Banten untuk menghentikan sementara pencairan dana hibah 2018 hingga persoalan verifikasi clear. “Komisi V meminta pencairan dihentikan dulu. Kami minta Biro Kesra mengkaji kembali keputusan gubernur soal lembaga penerima hibah 2018. Bagi yang terbukti menyalahi prosedur harus dicoret. Kalau tidak dicoret, Biro Kesra terindikasi terlibat dalam pelanggaran ini,” tegasnya.
Fitron melanjutkan, tidak semua lembaga penerima hibah yang telah ditetapkan unprosedural. Makanya, beberapa yang diduga curang harus dibuktikan dulu. Bila terbukti melanggar aturan harus diganti.
“Banyak lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan tapi tidak masuk dalam daftar penerima hibah. Sementara yang diduga curang-curang ini justru masuk. Ini bahaya kalau dibiarkan,” jelasnya.
Sementara Irvan Santoso menuturkan, pihaknya sudah menjelaskan alur proses verifikasi proposal hibah dari awal hingga penetapan. Sehingga, semua lembaga yang ditetapkan berkasnya memenuhi persyaratan. “Kami sudah jelaskan semuanya soal proses verifikasi dari awal hingga akhir. Kalau masih ada yang kurang, kami siap diklarifikasi kembali,” katanya.
Terkait temuan Komisi V soal adanya koordinator, pemotongan 20 persen dan tanggal mundur, serta pengakuan dari terduga koordinator, Irvan enggan menanggapinya. “Enggak ada komentar kang, tadi kurang jelas suaranya (saat rapat),” tuturnya.
Terkait desakan Komisi V soal dihentikan sementara pencairan dana hibah. Irvan menyerahkan hal itu pada pimpinan. “Kami sudah mengajukan sebagian lembaga penerima untuk pencairan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Kami serahkan ke pimpinan soal ini,” ungkapnya.
Sebelumnya, 263 lembaga penerima hibah bidang keagamaan telah ditetapkan melalui SK Gubernur Banten tentang Badan/Lembaga Calon Penerima Hibah Tahun Anggaran 2018 tertanggal 19 Maret, dengan nomor 978/147/Kesra/III/2018. Ditandatangani oleh Kepala Biro Kesra Irvan Santoso atas nama gubernur.
Berdasarkan data Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Adpem), hibah uang tahun anggaran 2018 di Pemprov Banten tidak hanya untuk bidang keagamaan di Biro Kesra, tapi juga ada 11 OPD lainnya. Yakni, di Dispora, Kesbangpol, Dindikbud, Diskominfo, DP3AKKB, DKP, Dinas Koperasi dan UKM, BKD, Dinkes, Biro Pemerintahan, dan Dinas Pariwisata. (Deni S/RBG)
