RANGKASBITUNG – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak memastikan proses ganti rugi lahan Tol Serang-Panimbang untuk warga Gemuruh, Kecamatan Cileles, bakal segera direalisasi. Pekan depan, uang ganti rugi akan ditransfer kepada rekening pemilik lahan yang tergusur proyek tersebut.
Sekretaris Panitia Pembebasan Lahan Tol Serang-Panimbang yang juga Kepala Seksi Pendaftaran Tanah BPN Lebak Didi Ali mengatakan, proses ganti rugi lahan masyarakat Desa Gemuruh sebagian telah diajukan kepada panitia pembuat komitmen (PPK) tol.
Dia yakin uang ganti rugi yang dinantikan masyarakat Gemuruh bakal segera cair. Namun, bagi masyarakat yang dokumen tanahnya belum lengkap maka pembayarannya masih belum bisa direalisasi. “Untuk Desa Gemuruh, sebagian sudah diajukan ke PPK. Secepatnya uang ganti rugi akan masuk rekening masyarakat,” kata Didi Ali kepada Radar Banten, kemarin.
Panitia pembebasan lahan tol, katanya, harus bekerja keras menuntaskan pembebasan lahan Tol Serang-Panimbang. Di Lebak, luas lahan yang dibutuhkan untuk tol kurang lebih 324,98 hektare. Lahan tersebut tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Cibadak, Cikulur, Cileles, dan Banjarsari. “Saya berharap pembebasan lahan berjalan lancar. Karenanya, kita minta dukungan pemerintah desa, kecamatan, dan masyarakat pemilik lahan untuk proaktif melengkapi berkas tanah yang terlintasi tol,” katanya.
Asda Bidang Pemerintahan Pemkab Lebak Alkadri menyatakan, Pemkab Lebak komitmen mendukung pembangunan Tol Serang-Panimbang. Program tersebut marupakan proyek strategis nasional (PSN) yang menjadi perhatian khusus pemerintah pusat.
Sementara tugas Pemkab, kata dia, membantu kelancaran pembebasan lahan karena konstruksi pembangunan tol akan segera dilaksanakan.
“Pemerintah pusat instruksinya jelas kepada pemerintah daerah. Sukseskan pembangunan proyek strategis nasional. Kehadiran tol akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Banten selatan,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Lebak Mas Yogi Rochmat menyatakan, pembebasan lahan tol yang dilaksanakan BPN dan pemerintah daerah tidak boleh merugikan masyarakat. Untuk itu, BPN dan Pemkab harus turun ke lapangan untuk mendengar aspirasi masyarakat khususnya terkait ganti rugi lahan. “Jangan sampai setelah tergusur proyek tol, masyarakat empat kecamatan tidak lagi mampu untuk buat rumah di daerah lain,” katanya. (tur/zis/dwi)
