SERANG – Sengketa Pemilu 2019 terkait penetapan daftar calon sementara (DCS) bakal caleg DPRD Provinsi Banten berujung musyawarah mufakat, setelah Bawaslu Banten melakukan mediasi antara enam parpol dengan KPU Banten.
Enam parpol yang telah mengajukan sengketa soal DCS ke Bawaslu Banten adalah Partai Berkarya, Perindo, PKPI, PBB, PAN, dan Golkar. Melalui mediasi di Bawaslu, disepakati bahwa para bacaleg dari enam parpol yang tidak masuk DCS karena dokumennya tidak memenuhi syarat (TMS), diberikan kesempatan kedua untuk melakukan perbaikan selama satu hari.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Banten Ali Faisal mengatakan, berdasarkan pasal 12 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017, pengajuan penyelesaian sengketa disampaikan paling lambat tiga hari kerja sejak penetapan surat keputusan (SK) KPU. Apabila belum lengkap, diberikan waktu melengkapi paling lama tiga hari kerja sejak pemberitahuan perbaikan.
Mediasi merupakan sarana yang legal diberikan oleh aturan. Pelaksanaan mediasi diselesaikan selama dua hari kerja dan dipimpin mediator Bawaslu Banten. “Dari ke enam parpol dan satu bacaleg DPD mencapai kesepakatan pada mediasi ke dua,” katanya kepada Radar Banten melalui pesan WhatsApp, Minggu (26/8).
Kata dia, dengan tercapainya mediasi, pihak termohon KPU Banten memberikan waktu kepada pemohon (parpol) untuk melengkapi berkas bacaleg-nya yang sebelumnya dinyatakan TMS oleh KPU. “Waktu pengajuan berkas tersebut ditenggat pada hari Senin 27 agustus jam 08.00-16.00,” ujarnya.
KPU lanjutnya, harus melaksanakan kesepakatan mediasi kedua pihak memiliki hak dan kewajiban. “Bawaslu telah memediasi para pihak dalam mencapai kesepakatan sesuai aturan dan kesepakatan ini legal dan konstitusional sepanjang tidak melanggar aturan perundangan-undangan,” ujar Ali.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi mengatakan, ada enam parpol yang mengajukan sengketa DCS. Semuanya baik parpol selaku pemohon dan KPU Banten sebagai termohon sepakat memberikan kesempatan kepada para bacaleg untuk memperbaiki berkas yang TMS.
Menurutnya, kesempatan perbaikan yang diberikan kepada para bacaleg yang diberi status tidak memenuhi syarat (TMS) itu berikan dengan kekurangan berkas. Sementara, status mantan napi korupsi dua bacaleg Golkar tidak dimasukan dalam objek sengketa.
“Terkait Golkar, yang menyebabkan TMS diberikan kesempatan memperbaiki adalah terkait dengan kekurangan berkas. Akan halnya nanti setelah berkas dilengkapi kemudian KPU men-TMS-kan lagi (karena status mantan napi korupsi bacalegnya) itu urusan lain. Bisa jadi Golkar kembali menggugat. Itu urusan para pihak,” jelasnya.
Didih melanjutkan, pada dasarnya pengajuan gugatan bisa kembali dilakukan jika objek sengketa berbeda dari yang telah disepakati dari mediasi sebelumnya. “Untuk objek yang sama, parpol tidak bisa menggugat lagi. Tapi untuk objek yang berbeda, masih bisa,” ungkapnya.
Disinggung kemungkinan yang muncul jika memang nantinya Golkar kembali melayangkan gugatan dengan objek sengketa status mantan napi korupsi pada bacalegnya, Didih enggan berkomentar. “Bawaslu sebagai lembaga yang memproses sengketa menunggu perkembangan lebih lanjut. Dalam hal ini, kami sebagai majelis pemeriksa dan pemutus memilih tidak beropini,” jelasnya.
Sebelumnya, KPU Provinsi Banten memutuskan status TMS kepada beberapa bacaleg yang berasal dari PBB, Perindo, PAN, Berkarya, PKPI, dan Partai Golkar. Atas keputusan tersebut, seluruh partai merasa keberatan dan melayangkan sengketa ke Bawaslu Provinsi Banten. Bawaslu Provinsi Banten kemudian menindaklanjuti sengketa mereka dengan menggelar mediasi selama dua hari untuk setiap parpol yang menggugat.
Ketua Divisi Teknis KPU Banten Mas’udi membenarkan sengketa DCS telah mencapai kesepatakan melalui mediasi. “Ya benar, diselesaikan lewat mediasi,” katanya.
Sesuai kesepakatan mediasi, ucap Mas’udi, parpol yang bersengketa diberi kesempatan satu hari untuk mengikuti verifikasi administrasi pada Senin (27/8) mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB. “Sebagaimana proses verifikasi akan diawasi oleh Bawaslu,” ujarnya.
Meski demikian, kata Mas’udi, jika parpol yang diberi kesempatan tidak melakukan perbaikan, pihak KPU tidak akan lagi melayani. “Karena itu sudah di luar jadwal dan waktu,” ucapnya. (ken/den/dwi)
