SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – KPU Provinsi Banten telah melakukan evaluasi Pilkada Banten 2024 dan menyampaikan hasilnya kepada KPU RI. Evaluasi ini mencatat berbagai persoalan yang perlu diperbaiki.
Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Banten, Ahmad Suja’i, menjelaskan bahwa evaluasi dimulai dengan pembuatan instrumen yang mencakup desain, dimensi, dan indikator evaluasi. Pengumpulan data dilakukan melalui Google Form di tingkat KPU Kabupaten/Kota. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menyusun laporan hasil evaluasi.
“Proses ini mengidentifikasi berbagai persoalan, mulai dari pembentukan badan ad hoc, suara tidak sah, pengelolaan logistik, hingga tingkat partisipasi pemilih,” jelas Ahmad Suja’i, Kamis, 27 Februari 2025.
Pada Pilgub Banten, KPU mencatat 5.551.684 suara sah dan 356.492 suara tidak sah. Total suara sah dan tidak sah mencapai 5.908.176 suara, sekitar 66,05% dari DPT sebanyak 8.926.662 jiwa. Ahmad Suja’i menyoroti masalah surat suara tidak sah.
“Persoalan surat suara tidak sah juga menjadi catatan penting kami, karena setiap kali pemungutan suara pasti banyak ditemukan surat-surat tidak sah, termasuk juga persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan logistik,” katanya.
Ahmad Suja’i menekankan pentingnya koordinasi dan ketelitian dalam pengelolaan logistik. Logistik harus sesuai jumlah, kualitas, jenis, dan waktu.
Ketua Divisi Teknis KPU Banten, Akhmad Subagja, juga mengevaluasi tingkat partisipasi pemilih. “Tingkat partisipasi pemilih paling rendah berada di Kota Tangerang Selatan yang hanya 57 persen saja. Ini menjadi catatan, bahwasannya kita masih harus bekerja keras dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih,” ungkap Akhmad.
Hasil evaluasi ini akan menjadi rujukan untuk perbaikan pada Pilkada mendatang. “Hasil evaluasi ini akan menjadi rujukan untuk perbaikan agar pelaksanaan pesta demokrasi ke depan bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.
Editor : Merwanda
