SERANG – Pemerintah berkewajiban untuk melindungi anak bangsa. Tidak boleh pemerintah menelantarkan nasib warganya. Misalnya soal pendidikan dan ketenagakerjaan.

“Nah, di Desa Terate ini banyak industri, tapi rakyat masih banyak menganggur, masih banyak kemiskinan. Itu tidak boleh terjadi,” kata Yandri saat Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Minggu (30/9).

Padahal, kata Yandri, salah satu butir Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Negara harusnya memberikan keadilan, termasuk dalam ketanagkerjaan,” ujarnya.

Kata Yandri, begitu juga dengan UUD 1945 yang mengatur secara baik mengenai pengelolaan negara. “Misalnya, sumber daya alam (SDA) harus dikelola untuk kepentingan anak bangsa bukan untuk asing,” tegas Yandri yang disambut tepuk tangan ratusan warga yang hadir.

Yandri juga menyinggung soal bentrok tenaga kerja asing (TKA) asal China dengan pekerja lokal di PLTU Jawa 7 Desa Terate, beberapa waktu lalu. “Saya orang yang tidak setuju TKA. Sebab, masih banyak rakyat yang menganggur. Masak cuma sekadar satpam masih TKA, pasang batu TKA. Itu tidak adil. Zalim pemerintah kalau begitu. Ini Tanah Air kita tapi kenapa asing yang menikmati,” tandas wakil rakyat dari dapil Banten 2 (Serang-Cilegon).

Kata Yandri, ke depan harus dipastikan bahwa maraknya TKA tidak boleh terjadi lagi. “Saya siap untuk menjadi bapak angkat Desa Terate. Sebab, di sini banyak ketidakadilan. Padahal seharusnya negara hadir untuk memberikan rasa keadilan kepada warga,” ujarnya.

Tokoh pemuda Desa Terate, Toha, mengatakan, Desa Terate berubah menjadi kawasan industri. Namun, hal itu tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat. “Masyarakat makin tergerus. Oleh karena itu, kami menyambut baik Pak Yandri yang menjadi bapak angkat Desa Terate. Nanti kita sama-sama dengan Pak Yandri untuk mendesak industri agar peduli kepada warga,” ujarnya. (A Lutfi/RBG)