SERANG – Kinerja pemerintahan daerah sangat dipengaruhi kekompakan para pemimpinnya. Namun, hampir dua tahun memimpin Banten, Gubernur Wahidin Halim dinilai masih gagal membangun koordinasi dengan bupati walikota.
Menurut budayawan Banten Uten Sutendi, ketidakkompakan gubernur dengan bupati walikota terlihat jelas saat perayaan HUT ke-18 Provinsi Banten. Harusnya rakyat Banten bisa menyaksikan semua kepala daerah berdampingan saat rapat paripurna istimewa peringatan HUT Banten di DPRD Banten. Namun sayangnya, tidak semua bupati walikota hadir dalam acara tersebut.
“Rakyat melihat seperti ada masalah antarkepala daerah. Lalu, ini salah siapa? Tentu ini soal kepemimpinan di pemerintahan provinsi,” kata Uten kepada Radar Banten, di Kota Serang, Jumat (5/10).
Menurutnya, 18 tahun Provinsi Banten seharusnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota sudah terjalin dengan baik. Dengan begitu, pembangunan lebih merata di delapan kabupaten kota. “Jangan sampai masing-masing membangun sendiri. Akibatnya, kegiatan pemerintahan seperti berjalan hanya apa adanya tanpa terobosan, tanpa inovasi dan gebrakan yang berarti, terutama untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan menumbuhkan rasa bangga warga terhadap Provinsi Banten,” ungkap Uten.
Ia menambahkan, dalam tiga tahun terakhir, pembangunan di beberapa kabupaten kota di Banten memang menggeliat, sebagian bahkan sangat aktif membangun. Tapi, gerakannya seperti berdiri sendiri tanpa sentuhan warna ke-Bantenan. Sehingga, sense of belonging (rasa memilik) terhadap Banten sangat kurang. “Mereka kurang merasa Banten, bahkan mungkin tidak tahu apa itu spirit of Banten maupun identitas kebantenan,” tuturnya.
Uten menyebutkan, Kabupaten dan Kota Tangerang serta Kota Tangsel, tumbuh sendiri-sendiri hampir tanpa warna Banten. Begitu juga Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. “Mereka sibuk menampilkan identitas dan karakter kulturalnya sendiri-sendiri,” tegasnya.
Uten menilai, gubernur Banten belum sepenuhnya terlepas dari kepemimpinan periode sebelumnya sehingga langkah-langkahnya tampak masih ragu. “Padahal kalau Banten mau maju dan identitas kebantenan bisa dipertahankan, ya harus ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi politik, kultural, ataupun rekonsiliasi sejarah. Saat ini Banten sulit berkembang karena terjerat oleh sejarah masa lalu yang membuat tokoh-tokoh Banten terpecah,” tegas Uten.
Sementara pengamat kebijakan publik Universitas Serang Raya (Unsera) Ahmad Sururi menilai, peringatan hari jadi Provinsi Banten ke-18 harus dijadikan momentum bagi Pemprov Banten untuk mengorientasi konsep pembangunannya. “Delapan belas tahun Provinsi Banten harus dimaknai dan diperingati secara substansial bukan seremonial, Pemprov mesti memiliki keberanian reflektif dan evaluatif terhadap semua kebijakan yang dilakukan,” tegasnya.
Sururi menambahkan, saat ini yang harus dilakukan Pemprov adalah membangun dan mendorong kesadaran kolektif bahwa Banten harus berakselerasi soal pembangunan layanan dasar. “Masyarakat membutuhkan kebijakan riil yang memberikan efek nyata dan bermanfaat,” ungkapnya.
Senada, pengamat pendidikan Untirta Suroso Mukti Leksono menyoroti khusus soal pembangunan SDM di Banten. Menurutnya, pembangunan SDM menjadi kunci sukses dalam mengentaskan kemiskinan dan mendekatkan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah harus mempunyai program yang nyata untuk membangun SDM khususnya di daerah Banten Selatan. Pendidikan yang bermutu dilandasi oleh standar pendidikan sehingga pendidikan lebih terjamin mutunya,” tegasnya.
Saat ini, pembangunan SDM belum merata di delapan kabupaten kota. Pemprov harus lebih bekerja keras untuk melakukan pembangunan SDM secara merata. “Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas, jumlah, dan pemerataan guru harus diperhatikan. Tanpa itu, Banten Selatan akan terus tertinggal oleh Banten Utara,” ungkap Suroso.
Saat dikonfirmasi, Kabid Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik Diskominfotiksan Provinsi Banten Amal Herawan enggan memberikan tanggapan terkait ketidakhadiran sebagian besar bupati walikota saat rapat paripurna istimewa HUT ke-18 Provinsi Banten.
Sebelumnya, Penjabat Sekda Banten Ino S Rawita mengungkapkan, selain mengundang para tokoh pendiri Banten, Pemprov juga mengundang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan bupati walikota untuk hadir dalam peringatan HUT ke-18 Provinsi Banten. “Selain mewajibkan ASN Pemprov hadir. Tokoh masyarakat, bupati, dan walikota serta Forkopimda juga semuanya diundang untuk memperingati HUT Banten,” ungkap Ino. (Deni S/RBG)
