SERANG- Status penyelidikan dugaan pungutan liar (pungli) pengambilan jenazah korban tsunami di RS dr Dradjat Prawiranegara (RSDP), Serang, resmi dinaikkan ke tahap penyidikan, Sabtu (29/12). Polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dan menahannya di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polda Banten.
“Sejak ditetapkan tersangka (penahanan-red), karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti dan melarikan diri,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Banten Komisaris Besar (Kombes) Pol Abdul Karim dihubungi Radar Banten, Minggu (30/12).
Ketiga tersangka itu yakni oknum staf berinstalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal (IKFM) RS dr Drdajat Prawiranegara berinsial FT, dan dua orang karyawan perusahaan KSO dengan RS Dr Dradjat Prawiranegara berinsial IG dan BD. Status tersangka disematkan lantaran penyidik gabungan Ditreskrimsus Polda Banten dan Satreskrim Polres Serang Kota memeroleh dua alat bukti.
“Berdasarkan fakta-fakta yang kami dapatkan, baik dari pemeriksaan saksi, di antaranya lima saksi kunci dan beberapa dokumen berupa kuitansi tidak resmi oleh oknum ASN bersama dua orang karyawan,” ungkap Kabag Wassidik Ditreskrimsus Polda Banten Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Dadang Herli saat menggelar jumpa pers di Mapolda Banten, Sabtu (29/12).
Ketiganya disangka melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketiganya terancam maksimal pidana penjara seumur hidup dan minimal empat tahun penjara.
Dikatakan Dadang, tidak semua keluarga korban dipungut biaya oleh ketiga tersangka saat mengambil jenazah korban tsunami. Pemeriksaan sementara, ada enam keluarga yang dikenakan pungutan liar.
“Dari 34 jenazah yang diantar dari RSUD Pandeglang ke RSUD Serang. Ada sebelas yang menggunakan jasa angkutan. Lima gratis dan enam yang diminta pungutan. Sisanya, keluarga korban mengambil sendiri, ” ungkap Dadang didampingi Kapolres Serang Kota AKBP Firman Afandi dan Kabid Humas Polda Banten AKBP Edy Sumardi Priadinata.
Tersangka mengutip dana dari keluarga korban bervariasi antara Rp2 juta hingga Rp14 juta. “Kami menyita uang tunai yang berada di tangan tersangka sebesar Rp15 juta,” kata Dadang.
Dadang enggan berkomentar soal kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus tersebut. Hingga kemarin, baru ketiga orang tersebut yang dianggap telah memenuhi alat bukti sebagai tersangka. “Kita tidak bisa berandai-andai, karena asas tidak praduga tidak bersalah. Tetap dalam pendalaman,” jelas Dadang.
Dadang juga enggan memerinci mengenai aliran dana hasil pungli tersebut. Namun, dia memastikan penyidikan masih terus bergulir. “Aliran ini ranahnya rahasia penyidikan, belum bisa diungkapkan,” ucap Dadang.
Sementara, Plt Direktur RS dr Dradjat Prawiranegara dr Sri Nurhayati mengaku akan melakukan evaluasi terhadap seluruh KSO, agar peristiwa serupa tidak terulang. “Memang KSO sedang dilakukan evaluasi semuanya. PR kami, untuk mengevaluasi manakala yang itu memang tidak berjalan semesinya, pasti diambil tindakan, supaya peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi,” ungkapnya.
Nurhayati menyesalkan perbuatan ketiga tersangka yang memanfaatkan situasi, saat lebih dari separuh tenaga kesehatan rumah sakit sibuk menangani korban tsunami. “Saat itu crowded (ramai-red) kondisinya. Terus terang saja, lebih fokus di IGD untuk menangani korban yang notabene masih bernyawa. Hampir 70 persen tenaga kesehatan fokus, karena memerlukan tindakan-tindakan, koordinasi memerlukan pelayanan yang lebih,” beber Nurhayati.
Ditegaskan Nurhayati, sistem pembayaran di RS Dradjat Prawiranegara berlaku satu pintu. Pembayaran satu pintu itu sudah berlaku sejak 2012 sehingga unit atau instalasi di rumah sakit tidak diperkenankan memungut biaya langsung. “Pembayaran itu satu pintu,” kata Nurhayati. (nda/ibm/ags)
