SERANG – Indra Juniar Maulana, Budiyanto, dan Tb Fathullah dinilai telah bersalah memungut uang pengambilan jenazah korban tsunami. Namun, perbuatannya tidak termasuk sebagai pungutan liar (pungli). Hal itu diungkapkan akademisi hukum asal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Aan Asphianto di Pengadilan Tipikor Serang, Jumat (9/8).
Menurut Aan, pelaku pungli akan menghapuskan jejak saat melakukan kejahatan. Sementara, terdakwa pungli korban tsunami Selat Sunda di RS dr Dradjat Prawiranegara itu menyerahkan kuitansi.
“Saya melihat itu dalam bentuk transaksi dan bukan tindak kejahatan,” jelas Aan saat memberikan keterangannya sebagai ahli.
Namun, keterangan Aan sempat disoal Ketua JPU Eka Nugraha. Eka menilai, pemberian kuitansi tersebut dapat digunakan sebagai modus kejahatan. “Saya melihatnya seperti itu (bukan modus kejahatan-red). Itulah beda pendapat saya dengan Bapak (menyebut Eka-red). Jangan paksakan pendapat saya sama dengan Anda,” jawab Aan di hadapan majelis hakim yang diketuai M Ramdes.
Namun, Aan tidak menyangkal ketiganya bersalah dan melanggar hukum. Tetapi, perbuatan ketiganya dapat dimaafkan dan diringankan. “Saya yakin mereka mengetahui (bersalah-red). Tapi, kalau dalam kondisi crowded tadi, semua orang bisa saja hilang kesadaran seperti orang bodoh. Orang dalam capek dan lapar bisa saja melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan,” kata Aan.
Nah, untuk mengetahui ada tidaknya niat jahat atau mens rea itu, diakui Aan, sangat sulit. “Bagaimana mengukur motivasi dan niat buruk itu sangat susah,” jelas Aan. (mg05/nda/ira)
