PANDEGLANG – Pemkab Pandeglang melakukan revisi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Kegiatan itu terpaksa dilakukan, selain karena ada program kerja yang dinilai tidak selaras dengan Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat, juga atas rekomendasi Pemerintah Pusat agar Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Pandeglang lebih fokus dan terarah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pandeglang Pery Hasanudin mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan RPJMD Kabupaten Pandeglang tahun 2016-2021 dilakukan revisi, di antaranya konsep tujuan, sasaran, program dan indikator yang dituangkan dalam program pembangunan lima tahunan itu tidak sesuai dengan visi dan misi Bupati Pandeglang.
“Kita mengetahui itu setelah melakukan pendampingan dengan pihak Kemenpan-RB,” katanya di acara forum konsultasi publik revisi RPJMD di aula Setda Kabupaten Pandeglang, kemarin.
Hadir di acara tersebut Asda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Agus Priyadi Mustika, Asda Bidang Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Indah Dinarsiani, Inspektur Inspektorat Iskandar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Girgi Jantoro, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik (Diskominsantik) Yahya Gunawan Kasbin, dan Wakil Ketua I DPRD Pandeglang Erin Fabiana
Menurut Pery, revisi RPJMD tahun 2016-2021 tersebut harus dilakukan agar visi misi Bupati Pandeglang dapat terwujud serta sesuai dengan agenda pembangunan Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat. “Karena berdasarkan rekomendasi Kemenpan-RB, tujuan dan saran dalam RPJMD termasuk unsur-unsur turunannya dinilai tidak mendukung terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Pandeglang. Makanya dilakukan revisi, agar visi dan misi Bupati Pandeglang dapat diwujudkan secara optimal,” katanya.
Selain itu, kata Pery, alasan lain dilakukan revisi RPJMD tersebut karena bencana tsunami yang melanda Pandeglang akhir Desember lalu. Bencana itu, lanjutnya, berdampak terhdap kegiatan perekonomian masyarakat, sosial, budaya, pemerintahan, dan proses pembangunan. “Untuk memulihkan kondisi akibat tsunami itu, dibutuhkan penyesuaian terhadap proses pembangunan dan melakukan perubahan program yang sudah dituangkan dalam RPJMD,” katanya.
Ditanya soal ketidakmampuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjabarkan visi dan misi Bupati Pandeglang? Pery tidak membantah hal tersebut.
Kata dia, ada beberapa OPD di lingkungan Pemkab Pandeglang yang belum bisa menjabarkan visi misi tersebut ke dalam rencana kerja tahunan. “Ada beberapa OPD yang memang tidak bisa menjabarkan visi misi Ibu Bupati dengan baik. Tetapi hal itu tidak perlu kita persoalkan, yang terpenting revisi ini harus berjalan dengan baik agar arah pembangunan di Pandeglang jauh lebih baik lagi,” katanya.
Wakil Ketua I DPRD Pandeglang Erin Fabiana menyayangkan adanya revisi terhadap RPJMD tahun 2016-2021. Akan tetapi, lanjutnya, apabila perubahan tersebut demi kepentingan masyarakat dan meningkatkan perekonomian, Pemkab harus menyelesaikan pembahasan tersebut. “Selama tidak melanggar aturan dan diperbolehkan oleh undang-undang, kita enggak ada masalah. Tetapi, revisiannya itu menjadi catatan penting bagi kita semua,” katanya. (dib/zis)
