PANDEGLANG – Pemkab Pandeglang melalui Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang menargetkan, Desember ini kekosongan tujuh pejabat eselon II terselesaikan. Saat ini, Pemkab sedang melakukan konsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), agar pengisi kekosongan jabatan tidak menyalahi aturan.
Diketahui, tujuh pejabat eselon II yang telah dan akan pensiun itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Cecep Juanda, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tb Saparudin, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinamas) Tatang Effendi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sukran, Kepala Dinas Perikanan Wowon Dirman, dan Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia Abdul Gofar, dan mantan Kepala Dinas Pariwisata Salman Sunardi.
Kepala BKD Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta mengatakan, instansinya telah melakukan beberapa tahapan sebelum melakukan open bidding atau lelang jabatan. Di antaranya, melakukan tes wawancara terhadap para pejabat eslon II dan membentuk panitia seleksi (pansel). “Ada beberapa tahapan yang sudah kita lakukan. Tahapan itu kita lakukan agar tidak menyalahi aturan, karena bisa mengganggu sistem pemerintahan,” katanya kepada Radar Banten, Rabu (14/8).
Fahmi memastikan, pengisian tujuh jabatan eselon II yang kosong tersebut paling lambat Desember 2019 mendatang. “Kita ingin semuanya terisi, jadi setelah yang bersangkutan pensiun, kita sudah ada kandidat untuk mengisi kekosongan itu. Untuk pelaksanaan lelang jabatan, yang pasti sebelum Desember, karena di bulan itu kita harus sudah menempatkan pegawai sebagai kepala dinas definitif,” katanua.
Fahmi menerangkan, pejabat eselon II yang sudah pensiun, posisinya diisi oleh Pelaksana tugas (Plt) seperti untuk jabatan Kepala Dispora yang semula dijabat Cecep Djuanda kini dijabat Olis Solihin, dan Kepala Disdukcapil yang semula dijabat Tb Saparudin, kini diisi Yahya Gunawan Kasbin. “Bagi yang sudah pensiun, kita tempatkan Plt dulu, supaya roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Asda Bidang Administrasi Umum (Adum) Pemkab Pandeglang Undang Suhendar memastikan pelaksanaan open bidding atau lelang jabatan akan dilakukan secara profesional dan objektif. Tujuannya, kata dia, agar terpilih pejabat yang memiliki integritas, sehingga roda pemerintahan tetap berjalan optimal.
“Semuanya akan kita lakukan dengan professional. Kalau memang ada yang tidak sesuai dengan kriteria dalam persyaratan, ya akan kita tindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku,” katanya. (dib/zis)
