PANDEGLANG – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan Pandeglang sebagai lokus penanganan stunting. Tindakan ini sengaja dilakukan, karena kasus stunting di Pandeglang terbanyak se-Provinsi Banten.
Kepala Seksi (Kasi) Peningkatan Peran Serta Masyarakat pada Direktorat Promosi Kesehatan (Promkes) Kemenkes RI Marlina Ginting mengaku telah diberikan amanah oleh Pemerintah Pusat agar bisa menekan penderita stunting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pandeglang.
RelatedPosts
“Kami diberikan amanah untuk mendampingi salah satu organisasi penting di Indonesia yaitu Muslimat NU bersama untuk memikirkan hal baik untuk kesehatan. Sehat itu dimulai dari diri sendiri, karena sehat juga bisa membuat kita mengerjakan yang baik,” katanya di acara sosialisasi Germas dan Pencanangan Stunting di Lingkungan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim Muslimat Nahdlatul Ulama, di salah satu hotel di Pandeglang, Rabu (21/8).
Marlina mengaku, persoalan stunting menjadi perhatian utama Pemerintah Pusat, karena telah menyerang banyak anak balita. Apabila tidak diatasi, kata dia, bisa mengancam tumbuh kembang anak di Indonesia.
“Kenapa Kemenkes melakukan kerja sama dengan berbagai pihak? Agar masyarakat kita bisa sehat. Kami dari Pemerintah Pusat bersama Pemprov dan Pemda akan membantu menyelesaikan persoalan stunting,” katanya.
Menurut Marlina, generasi muda tidak akan berkembang dan bersaing dengan yang lainnya apabila persoalan penyakit itu tidak diselesaikan dan bisa berdampak terhadap pembangunan daerah. “Stunting menjadi masalah kita bersama, kalau kita cegah bersama mudah-mudahan kita bisa menyiapkan generasi untuk pemimpin dan generasi yang produktif,” katanya.
Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Umum PP Muslimat NU Ulfah Masfufah mengatakan, kerja sama lembaganya dengan Kemenkes bertujuan untuk mencegah bertambahnya penyebaran penyakit stunting.
“Program kesehatan tahun ini tetap kita fokuskan di Cabang Pandeglang atas arahan Promkes Kemenkes RI. Ternyata di Pandeglang masih ada 8.303 balita yang stunting. Kalau dihitung persentase masih 38,5 persen, padahal standard WHO maksimal hanya 20 persen,” katanya.
Menurut Ulfah, salah satu cara untuk mengatasi persoalan stunting adalah dengan melibatkan pondok pesantren dan majelis taklim. “Kita selalu menangkap dan bertanggung jawab atas permasalahan yang ada di sekitar kita, makanya dalam acara ini kami gandeng lima pesantren dan lima majelis taklim. Ayo kita sama-sama memetakan persoalan stunting,” katanya.
Ulfah meyakini, penyakit stunting tidak akan mudah menyebar apabila semua pihak komitmen mengatasi persoalan tersebut. “Selain memetakan, tugas majelis taklim dan pesantren adalah mencari alternatif melalui kegiatan rutin. Pesantren adalah agen, karena santri setelah selesai mondok akan kembali ke lingkungannya dan ilmu yang didapat bisa diimplementasikan di masyarakat,” katanya. (dib/zis)
