SERANG – DPRD Kota Serang meminta Pemkot Serang untuk segera mengoperasionalkan RSUD Kota Serang. Di tengah rencana kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan, maka pelayanan kesehatan di RSUD juga harus dioptimalkan.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Serang Tb Ridwan Akhmad mendorong Pemkot untuk segera mengaktifkan dan mengoptimalisasi peran RSUD di bidang kesehatan.
“Harus tahun ini agar segera bisa melayani kesehatan masyarakat kota,” ujar Ridwan kepada Radar Banten, Jumat (6/9).
Ridwan mengatakan, Fraksi PKS meminta Walikota Serang menganggarkan dana ‘buffer’ khusus yang diperuntukkan bagi warga tidak mampu dan belum terkover BPJS yang sifatnya darurat dan harus segera mendapatkan pertolongan medis dan bisa ditangani oleh RSUD Kota Serang.
Kata dia, Fraksi PKS menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak tepat dan merugikan masyarakat. Dengan begitu, beban masyarakat akan bertambah di tengah angka kemiskinan dan pengangguran terbuka meningkat. “Apalagi adanya kebijakan BPJS tidak berlakunya lagi rekomendasi Dinsos (Dinas Sosial-red) bagi warga tidak mampu untuk menerbitkan kartu BPJS dalam waktu tiga kali 24 jam,” ujarnya.
Ridwan mengatakan, kebijakan tersebut sangat merugikan warga tidak mampu. Untuk itu, Pemkot Serang harus berpikir mencari skema alternatif. “Banyak warga tidak mampu di Kota Serang yang belum terkover BPJS dan mendadak sakit harus dibawa ke rumah sakit kebingungan karena dampak dari kebijakan tersebut sehingga nyawa jadi taruhannya,” terang Ridwan.
Sementara itu, Walikota Serang Syafrudin mengatakan, paling lambat launching RSUD dilakukan akhir tahun ini. Dengan begitu, diharapkan BPJS Kesehatan dapat bekerja sama untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Kata dia, Pemkot berupaya memenuhi sarana dan prasarana RSUD. “Tapi, keuangan kami terbatas. Untuk memenuhi seluruh kebutuhan RSUD, diperlukan Rp50 miliar,” ujarnya.
Untuk itu, Pemkot berharap ada bantuan keuangan dari Pemprov Banten ataupun pemerintah pusat. (nna/alt/ira)
