SERANG – Sekda Banten Al Muktabar mengeluarkan surat edaran (SE) kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Banten. SE itu berisi tenggat waktu pekerjaan barang dan jasa, yakni 29 November.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti. “Pemprov Banten menargetkan seluruh pekerjaan atau pengadaan barang dan jasa pada tahun anggaran 2019 selesai dan diserahterimakan selambat-lambatnya pada 29 November,” tegas Rina, Minggu (13/10).
Rina mengatakan, hal itu dilakukan sebagai upaya tertib administrasi pelaksanaan APBD 2019 dan menghadapi awal tahun anggaran 2020. Bahkan, Gubernur Wahidin Halim telah menginstruksikan agar seluruh OPD bisa mempedomani dan melaksanakan SE Sekda.
Ia menguraikan, isi SE itu terkait langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran 2019 dan menjelang awal tahun anggaran 2020. Misalnya, batas akhir usulan tender pengadaan barang dan jasa baik APBD murni maupun Perubahan APBD 2019 diterima Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten selambat-lambatnya pada Rabu, 2 Oktober kemarin. Sementara batas akhir serah terima pekerjaan barang dan jasa pada 29 November nanti.
Mantan kepala BPKAD Kabupaten Lebak itu menjelaskan, apabila jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak melebihi batas waktu, maka harus mendapat persetujuan. “Persetujuan itu dikeluarkan gubernur melalui sekda selaku koordinator pengelola keuangan daerah,” ujarnya.
Kata dia, sebelum Pemprov mengeluarkan persetujuan atau penolakan diterbitkan, ada beberapa hal yang akan dlakukan. Pertama, berkoordinasi dengan penyedia untuk percepatan dan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dan diserahterimakan pada 29 November tanpa mengurangi volume dan kualitas pekerjaan. Apabila hal itu tidak dapat disanggupi penyedia, maka kepala OPD menyampaikan surat permohonan kepada gubernur paling lambat pada 15 November.
“Surat jawaban persetujuan maupun penolakan itu disiapkan oleh Biro Adpemda (Administrasi Pembangunan Daerah-red) Setda Provinsi Banten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi,” terang Rina.
Ia mengatakan, ketentuan batas akhir pekerjaan itu dikecualikan untuk belanja barang atau jasa yang bersifat rutin seperti pengadaan makan dan minum, jasa kebersihan, serta keamanan. Selain itu juga tidak berlaku bagi kegiatan bersifat insidental seperti fasilitas kegiatan pimpinan dan DPRD di akhir tahun, penyusunan APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), hingga kegiatan skala nasional. “Agar diselesaikan pada 31 Desember,” tuturnya.
Sedangkan batas akhir serah terima pekerjaan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) fisik disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 dan perubahannya PMK Nomor 112/PMK.07/2017.
Rina mengaku, apa yang dilakukan pihaknya merupakan bagian dari perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan. “Saya hanya menginginkan transparansi pengelolaan keuangan bisa lebih ter-update dalam batasan-batasan yang memang wajar diketahui publik. Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris BPKAD Provinsi Banten Dwi Sahara mengatakan, penekanan juga diberikan pada realisasi belanja hibah uang kepada pemerintah pusat dan daerah serta lembaga atau organisasi masyarakat.
“Permohonan pencairan hibah uang yang lengkap dan sah harus sudah diterima PPKD (pejabat pengelolaan keuangan daerah-red) BPKAD Provinsi Banten paling pada 13 Desember,” terangnya.
Dwi mengatakan, dana hibah uang yang telah dipindahbukukan ke rekening bank penerima, tapi sampai dengan 31 Desember pukul 14.00 WIB tidak masuk atau belum diterima dalam rekening bank penerima yang berhak, maka dana tersebut dikembalikan ke kas umum daerah. Hal tersebut juga berlaku untuk bantuan sosial (bansos).
Kata dia, langkah-langkah yang dilakukan itu dalam rangka upaya tertib administrasi pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran 2019. Selain itu juga untuk menghadapi awal tahun anggaran 2020. (nna/alt/ira)
