SERANG – Hingga hari pendaftaran terakhir lelang jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Jumat (22/11) lalu, ada sembilan orang yang mendaftar. Dari sembilan orang itu, dua di antaranya adalah pejabat eselon II Pemprov Banten.

“Ada dua pejabat eselon II internal Pemprov,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin melalui telepon seluler, Minggu (24/11).

Kata dia, dua pejabat eselon II itu, yakni eselon IIA atau sekelas kepala dinas badan dan eselon IIB atau sekelas kepala biro. Namun, ia enggan mengungkapkan nama keduanya. “Besok (hari ini-red) lihat saja di pengumuman,” tuturnya.

Mantan Pj Bupati Tangerang itu mengaku, tak masalah pejabat eselon IIA mengikuti lelang jabatan untuk jabatan eselon IIA juga. Bahkan, dalam pengumuman seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi Pratama Provinsi Banten Nomor 117-PANSEL.JPT/2019 tidak dilarang eselon IIA untuk mendaftar. Dalam persyaratan umum hanya disebutkan menduduki serendah-rendahnya pangkat pembina tingkat I B (IVb).

Komarudin mengaku, persyaratan-persyaratan itu sudah mendapat persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Ya, nanti kami akan komunikasikan lagi,” tuturnya.

Selain dua pejabat eselon II itu, ada juga tenaga fungsional dari internal Pemprov yang melamar. Dari sembilan orang yang mendaftar, mayoritas adalah pejabat internal Pemprov. “Ada juga dari eksternal. Misalnya dari Kota Serang,” terang Komarudin.

Kata dia, hari ini panitia seleksi akan menggelar rapat pleno untuk memverifikasi administrasi para pelamar. Setelah itu akan diumumkan siapa saja yang lolos seleksi administrasi. “Termasuk yang eselon IIA dari Pemprov. Tidak harus mundur dari jabatan yang sekarang kalau mau daftar,” tuturnya.

Ia menepis dugaan para pemenang lelang jabatan atau open bidding sudah ditentukan sebelum tahapan. Adanya tiga orang eksternal di dalam pansel tidak memungkinkan adanya intervensi. Diketahui, ada lima orang dalam pansel. Selain dirinya dan Sekda Banten Al Muktabar sebagai Ketua Pansel JPT Pratama, ada tiga orang eksternal. Dalam pansel itu, tiga orang tersebut, yakni dua orang dari akademisi Untirta dan satu orang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pejabat Kemendagri dipilih karena selain menyeleksi calon Kepala Dindikbud, pansel juga akan menyeleksi calon Asda I. Lantaran tahapan lelang terbuka kedua jabatan itu akan dilakukan secara bersamaan. “Jadi, tidak mungkin ada intervensi,” tegas Komarudin.

Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Partai Golkar Fitron Nur Ikhsan mengatakan, selama ini para pemenang lelang terbuka JPT Pratama di Pemprov trennya selalu bisa ditebak. “Peminat banyak, tapi stereotipe dari open bidding sebelumnya begitu,” ujarnya.

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten itu mengatakan, Pemprov harus dapat membangun persepsi yang kuat terhadap kepercayaan publik pada proses. Apalagi proses lelang terbuka ini untuk menjaring sumber daya manusia meritokrasi. “Mereka yang benar-benar mampu mengemban visi misi gubernur dan wakil gubernur untuk mencapai RPJMD,” tutur Fitron. (nna/alt/ira)