SERANG – Bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan di Banten mencapai Rp1 triliun. Anggaran dari Kementerian Sosial (Kemensos) ini digelontorkan untuk 654.460 warga prasejahtera.
Direktur Jaminan Sosial Kemensos Mo Royani mengatakan, PKH di Banten sudah dilaksanakan sejak 2008. Pada 2019 anggaran yang sudah masuk sebesar Rp1 triliun. “Nanti kurang lebih akan segitu juga (Rp1 triliun untuk Provinsi Banten pada 2020). Tapi kami berharap penerima itu satu-satu akan menurun. Artinya mencerminkan tingkat kesejahteraan makin baik,” ujarnya usai menyalurkan bantuan sosial di Kecamatan Serang, Kota Serang, Jumat (6/12).
Kata dia, saat ini PKH telah menjangkau 271.522 keluarga. Nominal bantuan selama kurun waktu 2019 senilai Rp920,3 miliar. Sementara untuk Kota Serang sebanyak 8.639 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nominal bantuan selama kurun waktu 2019 senilai Rp136,1 miliar.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, sejak Januari 2019 hingga Oktober 2019 KPM PKH di Kota Serang yang telah graduasi sebanyak 103 KPM. Lalu graduasi mandiri sebanyak 168 KPM sehingga totalnya adalah 271 KPM atau 3.2 persen dari total peserta PKH.
Hadir dalam penyaluran tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Politisi PAN yang terpilih di Dapil Banten 2 ini datang bersama seluruh anggotanya. Kata Yandri, penerima bantuan sosial di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa. Jumlah itu masih setengah dari keseluruhan jumlah yang layak menerima bantuan yaitu sebanyak 20 juta jiwa.
Untuk itu, pihaknya siap membantu baik dari sisi anggaran dan pengawasan. “Komitmen Pak Menteri ini sangat luar biasa, kami siap semua sisi anggaran, pengawasan maupun dari komunikasi secara langsung dan tidak langsung. Intinya rekanan kami sebagai Komisi VIII dan Kementrian akan kami jaga sebaik mungkin,” kata Yandri.
Dalam pengawasan, lanjutnya, DPR RI sudah membuat Panitia Kerja (Panja) untuk memastikan validasi data penerima bantuan sosial. Itu untuk memastikan bantuan yang disalurakan tepat sasaran. “Artinya program ini manfaatnya luar biasa, karena saya setelah melihat dari wajah ibu-ibu yang sudah menerima bantuan sangat senang. Dan artinya program ini layak kita tingkatkan, dan bantuan itu kita pastikan sampai ke orang yang berhak,” ucapnya.
Walikota Serang Syafrudin mengatakan, dengan bantuan yang diterima masyarakat Kota Serang dari Kemensos sangat menbantu. Bantuan itu diharapkan dalam menanggulangi jumlah kemiskinan. Selain menurunkan kemiskinan, juga mampu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Kota Serang. “Saya atas nama Pemkot Serang menghaturkan terima kasih kepada Kemensos dan DPR RI mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat dan bisa mengurangi kemiskinan,” katanya.
Syafrudin mengatakan, tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Bantuan yang diberikan harus menjadi pemacu agar masyarakat bisa mandiri. “Saya kira Pemkot Serang tetap tidak tinggal diam, kami juga akan ada pendampingan,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Serang Moch Poppy Nopriadi mengatakan, jumlah penerima bantuan PKH tidak harus sama dengan jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau pun bantuan lainnya. “Gak mesti (sesuai dengan angka kemiskinan) karena parameternya beda, contoh orang yang menerima PKH belum tentu menerima BPNT, karena komponennya beda,” kata dia.
Selanjutnya untuk memastikan validasi data penerima PKH, pihaknya akan melakukan empat kali validasi data pada tahun 2020 mendatang. Meskipun, di tahun sebelummya hanya melakulan satu kali validasi karena terbetur oleh anggaran. “Idealnya validasi empat kali, tapi kita hanya punya dana satu kali saja. Tahun depan (2020) kita empat kali,” ujarnya. (ken/aas/ags)