SERANG – Empat pejabat eselon II di lingkup Pemprov Banten terancam dicopot dari jabatannya lantaran sudah menjabat selama lima tahun. Keempatnya yakni Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Eko Palmadi, Kepala Biro Organisasi Pemprov Banten Dian Wirtadipura, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Banten Endrawati, serta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Banten Suyitno. Pencopotan keempat pejabat itu akan segera menyusul Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Banten Irvan Santoso yang sudah lebih dulu dicopot dari jabatannya pada 17 Januari lalu.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), seorang jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama paling lama bisa menjabat selama lima tahun pada satu jabatan. “Jika lebih dari itu maka yang bersangkutan akan diusulkan dicopot dari jabatannya,” ujar Komarudin melalui telepon seluler, Senin (20/1).
Komarudin mengatakan, dari empat pejabat itu, dua di antaranya adalah pejabat yang tahun ini memasuki batas usia pensiun yakni Endrawati dan Suyitno. Biasanya, satu tahun menjelang pensiun, pihaknya tak memberikan beban jabatan kepada pejabat yang bersangkutan. Sedangkan dua lainnya yaitu Eko Palmadi dan Dian Wirtadipura, pihaknya mempunyai empat pilihan, yakni mutasi, demosi atau turun jabatan, diperpanjang, dan tidak diperpanjang. “Pilih yang mana, nanti tergantung Pak Gubernur setelah mendapatkan hasil evaluasi dari tim evaluasi,” ujarnya.
Sementara itu, terkait pencopotan Irvan sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Banten, mantan Pj Bupati Tangerang ini mengatakan, pihaknya melihat dari beberapa faktor yakni kompetensi, kinerja, dan rekam jejak. “Pansel merekomendasikan kepada Gubernur dan Gubernur melapor ke KASN, dan sudah keluar rekomendasi dari KASN. Diputuskan seperti itu,” terang Komarudin.
Untuk sementara, ia mengatakan, Irvan ditempatkan sebagai pelaksana. Namun, ke depan akan diarahkan sebagai tenaga fungsional sesuai kompetensinya. Sedangkan posisi untuk Eko dan Dian belum ditentukan lantaran menunggu rekomendasi dari KASN. “Prosesnya tidak bareng. Proses Pak Irvan sudah lebih dulu. Sedangkan yang lain kan sedang dalam proses, jadi bukan karena unsur lain,” tuturnya. Komarudin menerangkan, jabatan selama lima tahun seorang pejabat dapat dilihat dari surat keputusan (SK) terakhir.
Seperti diketahui, tahun lalu Engkos Kosasih Samanhudi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dan ditempatkan sebagai Asisten Daerah (Asda) II Provinsi Banten lantaran sudah lima tahun menjabat.
Soal jabatan baru bagi para pejabat yang dicopot dan akan dicopot, ia mengatakan, pihaknya akan menawarkan mereka untuk mengisi jabatan fungsional. Namun, jika ingin tetap di jabatan struktural, mereka dipersilakan untuk mengikuti open bidding atau lelang jabatan. “Kami arahkan ke fungsional, kami tawarkan mau enggak di fungsional atau ikut open bidding,” ujar Komarudin. Sedangkan untuk pengisian jabatan yang kosong pasca pencopotan, pihaknya mengaku ada dua cara, yakni mutasi atau open bidding.
Terpisah, Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Eko Palmadi mengaku, berdasarkan SK terakhir yang dimilikinya, ia baru menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM sejak 2017 berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016. “Sebelumnya, Dinas Pertambangan,” ujar lulusan jurusan Geologi ini.
Ia mengatakan, apabila mengacu pada kompetensi dan latar belakang pendidikan, maka ia sudah sesuai dengan jabatan yang saat ini didudukinya. (nna/air/ags)
