Elite Parpol Ramai-ramai Investasi di Pilkades

Leo : Banyak Calon Kades di Endorse

SERANG – Pilkades serentak di empat kabupaten se-Provinsi Banten dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, dimulai dari Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang.

Namun yang mencuat bukan pelanggaran protokol kesehatan (prokes), melainkan banyaknya anggota DPRD kabupaten dan Provinsi yang diduga ikut memanfaatkan pesta demokrasi di tingkat desa. Para elite partai pun tak tanggung-tanggung menggelontorkan anggaran untuk mendukung pencalonan para calon kades.

Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun Radar Banten, sejumlah politisi banyak yang terjun langsung mengusung calon kepala desa (kades) jagoannya. Mulai dari penyandang dana hingga ikut berkampanye. Kasus terakhir terjadi di Kabupaten Pandeglang, ada anggota DPRD yang terang-terangan melakukan kampanye untuk menenangkan salah satu calon kades.

Fenomena turun gunung sejumlah elite parpol ditanggapi serius kalangan akademisi.

Pengamat politik Untirta Leo Agustino menilai, praktik elite parpol membiayai para calon kepala desa (kades) bukanlah fenomena baru, ini telah terjadi lama dan jika terus dibiarkan menjadi ancaman bagi iklim demokrasi. Endorse politik dengan cara membiayai calon kepala desa merupakan bentuk kemunduran demokrasi.

“Dampaknya jelas, terjadi regresi demokrasi yang cukup serius. Sebab calon kades yang di-endorse anggota dewan atau elite parpol harus membayarnya saat pemilu maupun pilkada,” kata Leo kepada Radar Banten, Senin (18/10).

Ia melanjutkan, pada tahun 2019 dirinya melakukan penelitian pelaksanaan pemilu, di mana banyak elite parpol atau pun anggota Dewan yang mengandalkan lumbung suara dari para kepala desa, yang dulu di-endorse saat pilkades.

“Ini semacam simbiosis mutualisme, meskipun jika dikalkulasi yang paling diuntungkan tetap calon kepala desa. Sebab dengan menjadi kades, itu jadi pintu masuk untuk menjadi calon anggota Dewan selanjutnya," urainya.

Investasi politik para elite parpol di pilkades ini memang tidak hanya terjadi di Banten, tapi di semua daerah. Bila di wilayah perkotaan, elite parpol membentuk relawan untuk kepentingan pemilu, sementara di perdesaan dengan melakukan endorse kepada calon kepala desa.

“Dalam 10 tahun terakhir, pilkades tak lagi natural. Sebab warga desa tidak lagi bebas dalam menentukan pemimpin di desanya. Intervensi elite parpol yang duduk di DPRD telah memobilisasi pilihan warga desa,” bebernya.

Temuan lain dari penelitiannya, kata Leo, alasan utama anggota DPRD melakukan endorse calon kepala desa ialah bentuk atau cara memelihara lumbung suara.

“Ongkos politik untuk menjadi anggota Dewan sangat tinggi, bila tidak dipelihara lumbung suaranya maka butuh biaya yang lebih besar lagi untuk Pemilu berikutnya. Dengan membiayai calon kades tentu ongkosnya jauh lebih murah karena kepala desa dalam budaya politik kita menjadi patron politik warga desanya," tambahnya.

Leo pun memberikan kesimpulan, bahwa praktik investasi politik di pilkades tidak hanya dilakukan anggota Dewan, namun di beberapa daerah seorang kepala daerah turut membiayai para calon kades.

“Ujung dari endorse calon kepala desa ini untuk kepentingan pemilu dan pilkada. Semakin banyak calon kades yang di- endorse terpilih menjadi kepala desa, tentu semakin memudahkan untuk memenangkan pileg maupun pilkada,” pungkasnya.

Sementara itu, pengamat politik dan kebijakan publik Unsera Ahmad Sururi menilai, keterlibatan anggota DPRD dalam gelaran Pilkades, baik dewan kabupaten maupun provinsi, dari sisi etika politik tidak sejalan dengan etika demokrasi.

"Sekaligus tidak memberikan contoh edukasi berdemokrasi dan berpolitik yang baik," kata Sururi kepada Radar Banten , Jumat (15/10).

Kata Sururi, pilkades merupakan bagian dari proses edukasi demokrasi yang tidak terlepas dari dinamika politik lokal. Dalam konteks anggota Dewan mendukung salah satu calon merupakan sesuatu yang wajar dan sah-sah saja, jika tujuannya adalah memberikan edukasi berdemokrasi dan berpolitik bagi masyarakat.

“Yang tidak etis ketika melakukan intervensi, sebab pilkades bukan panggungnya partai politik," tuturnya.

Ia melanjutkan, proses berdemokrasi seharusnya tetap dijaga, anggota Dewan punya tanggung jawab moril untuk menjadikan pilkades serentak ini sesuai dengan prinsip-prinsip etika demokrasi.

“Semestinya mekanisme demokrasi dan politik di desa biarlah menjadi dari, oleh dan untuk masyarakat desa,” urainya.

Namun faktanya, tambah Sururi, gelaran pilkades selalu dijadikan panggung politik oleh para elite parpol. Di mana sejumlah calon kades justru banyak yang dipersiapkan atau didorong oleh para anggota Dewan.

"Realitasnya demikian dan itu jelas menabrak etika politik, karena mengukur dari perspektif elite saja dan kepentingan politik,” bebernya.

Adapun kalkulasi politiknya cukup jelas, sebab figur calon kades yang didukung itu diharapkan akan memberikan dan memobilisasi suara di pemilu mendatang.

REVISI ATURAN

Sementara itu, Direktur Visi Nusantara Subandi Musbah mengatakan, aturan pemilihan kepala desa serentak (pilkades) perlu ada revisi total. Hal ini lantaran banyak persoalan yang tidak terakomodir dalam perbup.

"Persoalan money politics, kanal pengaduan terkait pelanggaran, dan persoalan teknis lainnya, hal ini membuat sulit bagi kandidat dan masyarakat ketika mengadukan persoalan sengketa pilkades,” katanya, Senin (18/10) melalui pesan WhatsApp.

Menurutnya, kekosongan pasal tersebut menjadi preseden buruk bagi demokrasi di tingkat akar rumput (desa), seperti di Kabupaten Tangerang misalnya, money politics, janji-janji, dan segudang pelanggaran lain tidak bisa dipersoalkan.

"Demokrasi betul-betul rusak karena aturan main yang tidak mengakomodirnya. Padahal ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Beda dengan pilkada, aturannya jelas, sehingga setiap persoalan ada kanalnya," ujarnya.

Subandi juga menambahkan, salah satunya termasuk anggota Dewan yang menjadi semacam juru kampanye calon kepala desa. Karena tidak diatur secara tertulis, maka kejadian seperti itu banyak ditemukan di lapangan.

"Perbub yang mengatur aturan main begitu kurang mengakomodir persoalan. Misalnya jika ada calon kepala desa terpilih dengan menggunakan ijazah palsu, maka pihak lawan atau masyarakat sulit bersengketa karena ruangnya tidak ekplisit diatur,” terangnya.

PUNYA JAGOAN KADES

Pilkades di Kabupaten Serang digelar di 144 desa. Informasi yang dihimpun Radar Banten, hampir semua anggota DPRD mempunyai jagoan calon kades. Mereka rata-rata memegang lebih dari satu desa.

Bahkan, beberapa calon kades juga ada yang berafiliasi dengan partai politik. Anggota DPRD juga ikut menjadi investor dalam pemenangan di pilkades.

Berdasarkan pengakuan dari beberapa anggota DPRD, calon kades yang didukung merupakan konstituen mereka saat Pileg 2019. Kemudian, juga merupakan modal suara untuk pileg selanjutnya.

Kepala Desa dipandang sebagai aset potensial dalam meraup suara di Pemilu. Karena, kades mempunyai masa yang banyak dan langsung ditokohkan di masyarakat.

Anggota DPRD Kabupaten Serang, Zaenal Abidin mengatakan, jika ada anggota DPRD yang mendukung salah satu calon di pilkades sah-sah saja. Asalkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, dukungan anggota DPRD kepada calon kades diwajarkan. "Saya rasa lebih kepada kemistri yah, mungkin ada yang saudaranya, ada konstituennya, ya lebih kepada balas jasa lah," katanya.

Namun, kata dia, dukungan anggota dewan itu tidak bisa disebut investasi suara sepenuhnya. "Ya mungkin 10 persennya bisa dibilang begitu (investasi suara), karena kan meskipun sekarang kita investasi misalnya, kita tetap harus maintenance saat pileg, pengaruhnya untuk investasi suara di Pilkades tidak begitu besar," ujarnya. (den-jek-rbnn/air)