Selain itu di era industri 4.0 saat ini, insinyur juga dituntut memiliki daya saing tinggi untuk dapat bersaing secara global. Persaingan insinyur antar negara-negara ASEAN juga tidak dapat dihindari karena implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Oleh karenanya diperlukan upaya lebih dalam meningkatkan insinyur Indonesia, baik dari segi jumlah SDM maupun kompetensi.

Secara regulasi, Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsiyuran untuk memberikan kepastian hukum praktik keinsinyuran serta perlindungan kepada pengguna dan pemanfaatnya.

Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2014, yang di dalamnya mengatur pula tentang Program Profesi Insinyur.

Melalui PP ini, insinyur yang melakukan praktik keinsinyuran diwajibkan memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur dari program profesi insinyur dan Surat Tanda Registrasi yang dikeluarkan oleh PII. Dengan demikian akan menjamin hasil pekerjaan yang bermutu dari insinyur sehingga akan menjamin pula kemaslahatan bagi masyarakat.