JAKARTA, RADARBANTEN.CO.ID– Pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 yang digelar di Jakarta, Jumat (10/10/2025), Pemerintah berupaya mempercepat perluasan akses keuangan daerah guna memperkuat ekonomi rakyat dan mendukung pengentasan kemiskinan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, peningkatan inklusi keuangan menjadi salah satu pilar penting untuk menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang penuh tantangan.
“Inklusi keuangan merupakan indikator kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan telah menjadi bagian dari RPJMN, RPJPN 2025–2045, serta RPJPD Kabupaten/Kota 2025–2045. Peningkatan inklusi dan literasi keuangan melalui DNKI dan TPAKD mencerminkan capaian positif dari Asta Cita Presiden,” ujar Airlangga dalam siaran pers.
Pemerintah memperkuat sinergi antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah agar seluruh masyarakat dapat memperoleh manfaat nyata dari kebijakan keuangan yang inklusif dan berkeadilan.
Dalam Rakornas TPAKD 2025, Airlangga menegaskan bahwa peningkatan akses keuangan daerah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat pemerataan ekonomi rakyat di seluruh Indonesia.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 92,74%, menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Namun, tingkat literasi keuangan baru mencapai 66,64%, meninggalkan kesenjangan sebesar 26,1 poin yang perlu dijembatani melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah terus memperluas akses keuangan melalui berbagai program strategis, baik konvensional maupun syariah.
Salah satu program unggulan, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), telah mencapai 58,32 juta rekening atau 87,75% dari total pelajar di Indonesia. Pemerintah menargetkan 98% pelajar memiliki rekening pada tahun 2027.
Program lain seperti Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) juga menunjukkan hasil menggembirakan. Total penyaluran mencapai Rp46,71 triliun (K/PMR) dan Rp3,71 triliun (K/PSP) kepada 1,8 juta debitur.
Program-program tersebut terbukti memperkuat ekonomi masyarakat, menekan ketergantungan pada rentenir, dan memperluas akses pembiayaan produktif di sektor prioritas. Upaya ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Menko Airlangga juga mendorong seluruh TPAKD di Indonesia untuk berperan aktif dalam menyukseskan berbagai agenda prioritas nasional di tingkat daerah. Program yang menjadi perhatian meliputi Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, pengembangan energi bersih melalui PLTS Desa, dan Program PINTAR (Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat).
“Saya mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Saya berharap TPAKD dapat menjadi kontributor nyata dalam transformasi struktural menuju Indonesia Emas 2045,” kata Airlangga menutup sambutannya.
Rakornas TPAKD 2025 dihadiri oleh Menteri Pariwisata, Ketua Dewan Komisioner OJK, Ketua Komisi XI DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Koperasi, Kepala Bareskrim Polri, serta perwakilan Kementerian/Lembaga anggota DNKI dan sejumlah Kepala Daerah.
Reporter: Aas Arbi
Editor: Agung S Pambudi
