TANGERANG,RADARBANTEN.CO.ID-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah menghapus utang para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai Rp71 triliun.
“Untuk keberpihakan kepada pelaku UMKM, sudah dilakukan hapus utang dan hapus tarif. Dan dari monitor terbanyak dari hapus utang dan hapus tarif adalah BRI. Kalau tidak salah mencapai Rp71 triliun. Rekor ini harus dicatat,” ujar Airlangga dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 “Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive & Sustainable Growth, di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis 30 Januari 2025.
Arilangga mengatakan, upaya pemerintah menghapus utang tagihan para pelaku UMKM adalah bentuk komitmen pemerintah melindungi UMKM di Indonesia. “Ini komitmen pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.
Airlangga mengapresiasi inisiatif BRI yang telah memberdayakan lebih dari 1.000 UMKM dan hal tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas melalui peran pelaku UMKM.
Airlangga melanjutkan, pemerintah saat ini juga memberikan UMKM kredit investasi untuk padat karya. Apapun bank yang memberikan kredit investasi kepada UMKM di sektor padat karya, bunganya disubsidi 5 persen oleh pemerintah.
Sektor pada karya yang dimaksud antara lain tekstil, garmen, alas kaki, makan minum, furniture dan sektor lain dengan jumlah tenaga kerja tertentu.
“Jadi ini kesempatan bagi para UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, untuk bisa ekspor,” jelasnya.
Airlangga menyebut peran UMKM di Indonesia sangat sentral dan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia karena memyerap 60 persen dari PDB nasional dan menyerap 97 persen tenaga kerja.
“Maka diperlukan pendampingan bagi seluruh pelaku UMKM. Dulu, banyak program pendampingan dilakukan Kementerian Perindustrian di berbagai sektor dan sektor yang berhasil di bidang furniture dan kulit. Itu diadakan bimbingan teknis, kita mengundang silver head ekspert ditaruh kepada UMKM,” ujar Airlangga.
Airlangga mengatakan disamping itu semua, target pemerintah dibidang inklusi keuangan mencapai 88,7 persen dan menjadi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2045.
Reporter: Syaiful Adha
Editor: Agung S Pambudi
