“Apa inovasi Pj Gubernur soal kasus stunting, harusnya melakukan inovasi yang terukur. Sehingga Pemprov melakukan pengawalan mulai dari preventif sampai kuratif, karena stunting jangka panjang bukan bicara yang sudah terkena atau korban saja tapi orang orang yang kiranya, seperti ibu hamil yang harus di suplai nutrisi dan gizi yang sesuai. Langkah konkret ini yang belum kami dengar sampai hari ini,” bebernya.

Di bidang infrastruktur, kebijakan Pj Gubernur juga dinilai mahasiswa tidak solutif, terutama dalam hal melakukan pelebaran jalan di jalur-jalur langganan macet seperti di Pasar Baros.

“Info yang kami dapatkan, Pj Gubernur justru mencoret perencanaan anggaran untuk pembangunan dan pelebaran jalan di Pasar Baros, padahal itu yang ditunggu-tunggu masyarakat,” tegasnya.

Hal terakhir yang membuat mahasiswa memberikan rapot merah, tambah Zidan, terkait reformasi birokrasi di tubuh Pemprov Banten. Selama 100 hari ini, reformasi birokrasi justru jalan ditempat, masih banyak sekolah SMA/SMK Negeri yang dipimpin Plt Kepala Sekolah, masih banyak OPD yang tidak ada kepala OPD-nya sehingga pejabat pemprov harus rangkap jabatan, termasuk soal rotasi dan mutasi.

“Ini semua berdampak buruk pada layanan publik, mestinya ada evaluasi atas kinerja pegawai pemprov. Sehingga semua OPD diisi oleh orang yang tepat,” pungkasnya.

Hingga pukul 17.00 WIB, mahasiswa yang meminta Pj Gubernur menemui massa aksi gagal terealisasi. Sebelum membubarkan diri, para mahasiswa menutup aksinya dengan menyampaikan sejumlah tuntutannya. Diantaranya menuntut Al Muktabar mendorong keterbukaan informasi publik, menuntaskan kasus korupsi yang melibatkan pejabat Pemprov, mempercepat pemulihan ekonomi, membenahi birokrasi, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, membantu masyarakat tidak mampu yang tidak mendapatkan bantuan sosial melalui terobosan program baru, memajukan pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta, serta menyejahterakan masyarakat Banten dengan mengendalikan harga kebutuhan pokok.