TANGERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Tangerang.
Acara tersebut digelar di Gedung Serba Guna Tigaraksa Puspemkab Tangerang, Senin, 29 Agustus 2022.
RelatedPosts
Di kegiatan tersebut, Sekda Maesyal Rasyid mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas pembangunan dana desa tahun 2022, ada tiga fokus prioritas penggunaan dana desa, yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan mitigasi serta penanganan bencana alam, dan non alam sesuai kewenangan desa.
“Nah workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Tangerang ini bertujuan untuk membuka wawasan dan pengetahuan para kepala desa di Kabupaten Tangerang, tentang prioritas pembangunan dan penggunaan dana desa,” kata Sekda.
Menurutnya, dana desa dapat digunakan juga untuk kepentingan masyarakat, seperti pemulihan ekonomi di desa dan juga program prioritas desa lainnya, melalui musyawarah desa bersama BPD, dan tokoh masyarakat.
“Dana desa dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat desa, seperti program prioritas desa, pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat desa,” terangnya.
Dirinya mengapresisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang yang telah membangun Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa secara non tunai, sehingga diharapkan pengelolaan keuangan menjadi lebih baik.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten R Bimo Gunung Abdul Kadir menambahkan, berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa, bagian tak terpisahkan dari seluruh kegiatan yang menggunakan dana desa harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa.
“Dana desa harus digunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, akuntabel dan berkeadilan bagi masyarakat desa,” pungkas Bimo. *
Reporter: Mulyadi
