Kelola Pulau Liwungan, Pemkab Pandeglang Butuh Rp34,5 Miliar

PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemkab Pandeglang membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp34,5 miliar.

Uang itu akan dipergunakan untuk pengelolaan Pulau Liwungan yang ada di Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang.

Pemkab Pandeglang Larang Pedagang Berjualan di Depan Sekolah Usai Kecelakaan Maut di Majasari

Bank Banten Komitmen Berikan Layanan Terbaik Bagi Pemda

Tak Tersentuh Perbaikan, Bantalan Jembatan Gantung Cikuya Diganti Pelepah Kelapa

667 Warga Pandeglang Derita Campak, Mayoritas Pasien Harus Dirawat

Asda III Bidang Administrasi Umum (Adum) Pemkab Pandeglang Ramadani mengakui saat ini Pemkab membutuhkan biaya besar untuk mengelola Pulau Liwungan tersebut.

Namun, untuk mengatasi hal itu, Pemkab sedang mematangkan regulasi swakelola salah satu pulau di Pandeglang itu.

“Diswakelolakan atau dipihak ketigakan karena kita enggak punya anggaran,” katanya, kemarin.

Ramadani menerangkan, salah satu tujuan diswakelolakannya pulau itu untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Soalnya, kata dia, apabila pengelolaan pulau itu sudah berjalan, Pemkab bisa menerima tambahan anggaran hingga Rp507 juta dalam satu tahun.

Saat ini, pihaknya sudah memasukan tender pulau tersebu agar bisa menarik investor.

“Makanya dilelangkan agar pengelolaannya oleh pihak ketiga. Untuk proses lelang, kita sudah umumkan melalui website kita,” katanya.

Ramadani menerangkan, dana sebesar Rp34,5 miliar itu akan digunakan untuk pembangunan konstruksi dan pembelian peralatan penunjang pengelolaan Pulau Liwungan seluas 161.770 meter.

“Dengan rincian, untuk bangunan kontruksi sebesar Rp 34,5 miliar dan untuk peralatan dan mesin sebesar Rp 2,5 miliar,” ujarnya.

Ramadani mengatakan, pihaknya sudah melakukan penghitungan atas pengelolaan Pulau Liwungan tersebut, yakni sekira 30,65 persen dari keuntungan bersih yang didapatkan dalam satu tahun.

“Kontribusi tetapnya minimal sebesar Rp 507.500.000 per tahun, dengan pembagian keuntungan sebesar 30,65 persen,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua II DPRD Pandeglang Tb Asep Rafiudin Arief mendukung kebijakan pengelolaan pulau tersebut.

Namun, dia mengingatkan kepada Pemkab Pandeglang agar membuat regulasi yang matang, supaya tidak dirugikan.

“Hal itu baik untuk menambah PAD. Tetapi harus dibuat aturan mainnya, jangan sampai Pemkab hanya mendapatkan sedikit dari keuntungan yang ada,” katanya.(*)

Reporter : Adib
Editor: Ahmad Lutfi