Kata dia, Banten juga sudah menjadi daerah dengan rasio kemandirian yang tinggi, karena 73 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjang APBD. Belanja pada APBD Provinsi Banten TA 2023 juga dilakukan untuk pemenuhan target-target infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merupakan belanja wajib dari pemerintah pusat.

“Selain itu juga mencakup penanganan inflasi, penanganan stunting dan gizi buruk, kemiskinan ekstrem, serta tingkat komponen dalam negeri,” tuturnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, sinergi APBN dan APBD telah mendukung pemulihan ekonomi di Provinsi Banten. Selama tahun 2022, kinerja fiskal melalui APBN dan APBD menunjukan hasil yang positif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
Ia mengatakan, kinerja APBN dan APBD perlu terus dijaga dan diarahkan untuk melindungi masyarakat mendukung pemulihan dan menjaga kesinambungan fiskal.

Terpisah, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Moch Tranggono mengatakan, Pemprov Banten fokus pada pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat. “Belanja masyarakat lebih naik sehingga ekonomi berkembang,” ujarnya.

Sementara, lanjut Tranggono, agenda ke depan Pemprov Banten adalah pengendalian inflasi, pembinaan UMKM untuk produk lokal, penanganan stunting dan gizi buruk, hingga kemiskinan ekstrem.
Agar produk lokasi bisa bersaing dengan produk asing, ia mengaku Pemprov Banten juga melakukan pembinaan terhadap para pelaku UMKM. Tak hanya mengalokasikan anggaran untuk pembelian produk lokal, tapi juga melakukan pembinaan. Dengan begitu, Pemprov berharap pertumbuhan ekonomi di Banten bisa tumbuh meskipun resesi mengancam.

Reporter : Rostinah

Editor: Ahmad Lutfi