MA Minta FSPP Bertanggung jawab Kerugian Negara Rp14,1 M, Ini Respons Kejati Banten

SERANG, RADARBANTEN.CO.ID - Adanya putusan kasasi yang menyatakan bahwa Forum Pondok Pesantren Provinsi (FSPP) Banten harus bertanggung jawab atas kerugian negara penggunaan dana hibah tahun 2018 sebesar Rp 14,1 miliar akhirnya direspons oleh Kejati Banten.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Banten Ivan Hebron Siahaan, mengungkapkan pihaknya baru akan mempelajari dan menelaah putusan kasasi tersebut.

"Adapun mengenai pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam putusan kasasi tersebut akan segera dipelajari dan ditelaah oleh bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Banten," kata Ivan, Kamis 2 Februari 2023.

Ivan mengatakan, pihaknya baru menerima salinan lengkap putusan kasasi kasus korupsi dana hibah 2018 dan 2020 senilai Rp 183 miliar tersebut.

"Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten Ricky Tommy Hasiholan menyampaikan bahwa salinan putusan kasasi telah diterima pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023," kata Ivan.

Ivan menjelaskan terkait eksekusi putusan terhadap mantan Kabiro Kesra Provinsi Banten Irvan Santoso dan empat terpidana lainnya dilakukan oleh Kejari Serang bukan Kejati Banten.

"Maka penanganan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap para terdakwa akan segera dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang," kata Ivan.

Sebelumnya, MA menyatakan FSPP Banten turut bertanggung jawab atas kasus korupsi hibah untuk ponpes tahun 2018 senilai Rp 66,280 miliar. Hal tersebut terungkap dalam putusan kasasi terhadap Irvan Santoso dan kawan-kawan.

Berdasarkan putusan kasasi yang diputuskan pada Kamis 13 Oktober 2022, Ketua Majelis Hakim Kasasi Suhadi menyatakan FSPP Banten harus bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp 14,1 millar.

"Kerugian keuangan negara dalam pemberian hibah TA (tahun anggaran-red) 2018 adalah sejumlah Rp14,1 miliar menjadi beban dan tanggungjawab FSPP dalam pengembalian," kata Suhadi dalam amar putusan kasasi dikutip RADARBANTEN.CO.ID, Selasa 24 Januari 2023.

Kuasa hukum FSPP Banten Wahyudi saat ditanya soal pengembalian kerugian negara sebesar Rp 14,1 miliar mengaku sulit untuk mengembalikan.

Selain uang yang tidak sedikit, juga karena dana tersebut telah disalurkan kepada pesantren. "Saya kira sulit kalau harus dikembalikan karena uang itu sendiri telah digunakan untuk membangun pondok pesantren seperti toilet, ruang kelas dan sebagainya. Kalau toh mau dikembalikan masa kita harus kembalikan batu batanya," kata pria yang akrab disapa Yudi tersebut, Kamis 26 Januari 2023.

Yudi mengungkapkan, dirinya tidak sependapat dengan putusan kasasi tersebut. Sebab, kerugian negara sebesar Rp 14,1 miliar yang disebutkan sebenarnya tidak ada. Alasannya, FSPP Banten mempunyai bukti laporan pertanggungjawaban dana hibah ponpes.

"Kita diminta untuk bertanggung jawab atas hibah uang terhadap 563 ponpes dengan nilai Rp 11,260 miliar. Hibah uang untuk ponpes tersebut dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan padahal kami punya SPJ-nya (surat pertanggungjawaban-red). SPJ-nya ada di FSPP silahkan kalau teman-teman media mau lihat," kata Yudi.

Terkait dengan hibah uang yang tidak seharusnya diterima FSPP senilai Rp 2,8 miliar, Yudi mengungkapkan, bahwa hal tersebut juga tidak benar. Sebab, sejak tahun 2002, FSPP Banten telah mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Banten.

"Tapi kenapa tahun 2018 ini jadi masalah? Kan jadi pertanyaan juga bagi kita, ada apa ini? Dana itu (hibah FSPP-red) sebenarnya untuk operasional di FSPP," kata Yudi didampingi Ketua FSPP Banten KH Wawan Gunawan serta pengurus FSPP tingkat provinsi dan kabupaten kota di Banten.

Yudi mengungkapkan, dirinya telah mengkaji putusan kasasi tersebut. Dari hasil kajiannya, tidak ada satupun frasa dalam amar putusan yang menyatakan bahwa FSPP Banten diperintahkan untuk mengembalikan kerugian negara dari alokasi dana hibah.

"Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang sampai tingkat kasasi Mahkamah Agung, tidak terdapat satupun frasa dalam amar putusan, yang menyatakan bahwa FSPP Provinsi Banten diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk pengembalian dana hibah yang menjadi kerugian dalam objek perkara," kata Yudi.

Yudi mengatakan, berdasarkan putusan pengadilan sanksi pidana dan kerugian negara hanya dibebankan kepada para terdakwa. "Sebagaimana dalam putusan pengadilan sanksi pidana dan pertanggung jawabannya hanya kepada para terdakwa secara individu," tutur Yudi (*)