Kasus Penyerobotan Lahan Pejabat Polda Banten, Mahkamah Agung Nyatakan Tb Masduki Lakukan Perbuatan Melawan Hukum

SERANG, RADARBANTEN.CO.ID - Mahkamah Agung (MA) menyatakan mantan bakal calon Bupati Serang Tb Masduki telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan lahan milik pejabat Polda Banten Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Priyatri Winoto.

Putusan kasasi terhadap perkara perdata tersebut telah dibacakan pada Kamis 30 Juli 2020. "Menyatakan Tergugat I (Tb Masduki-red) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)," bunyi amar putusan dalam laman http://www.sipp.pn-serang.go.id/index.php/detil_perkara yang dikutip RADARBANTEN.CO.ID, Selasa 14 Maret 2023.

Dalam amar putusan kasasi tersebut, MA menyatakan bahwa AKBP Priyatri Winoto sebagai pemilik yang sah atas lahan di Kelurahan Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang. "Menyatakan sebagai hukum penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah/lahan a quo sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 3972," bunyi amar putusan.

Putusan kasasi tersebut, telah disikapi Tb Masduki dengan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA. Namun, upaya hukum luar biasa itu telah ditolak sebagai mana amar putusan yang dibacakan oleh Yakup Ginting selaku ketua majelis hakim PK.

"Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali, menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2,5 juta," kata Yakup dalam amar putusannya.

Perkara penyerobotan lahan tersebut sebelumnya telah dilaporkan AKBP Priyatri Winoto ke Ditreskrimum Polda Banten pada Agustus 2020 lalu. Laporan tersebut diproses oleh Ditreskrimum Polda Banten dengan menggulirkan proses penyelidikan.

Saat proses penyelidikan berjalan, penyelidik melakukan gelar perkara dan disepakati bahwa kasus tersebut dapat dinaikkan ke tahap penyidikan. "Naik tahap penyidikan pada Desember 2020," ujar Winoto.

Saat proses penyidikan berjalan, Winoto mendapat informasi dari penyidik yang menangani bahwa kasus yang dia laporkan tidak dapat diproses atau dinyatakan lengkap P21. Alasannya, terdapat perbedaan pendapat antara penyidik dan jaksa peneliti dari Kejati Banten.

"Pada Maret 2021 penyidik AKP Ambarita menyampaikan ke saya bahwa perkara ini tidak bisa dimajukan, perkara ini hanya akan bolak balik berkas perkara saja. Kalau dipaksakan ini hanya akan mengganggu hubungan penyidik dengan jaksa," kata Kepala Korps Siswa (Kakorsis) SPN Mandalawangi Polda Banten tersebut.

Winoto mengungkapkan, perbedaan pendapat antara jaksa dan penyidik tersebut terkait dengan penafsiran kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Jaksa peneliti kata dia, menerapkan KUHP dari tafsir buku Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Sedangkan penyidik berpedoman pada KUHP dari R Soesilo.

"Dalam Pasal 385 ayat 4 KUHP, jaksa berpedoman bahwa obyek bersertifikat tidak bisa dimajukan pidana, tapi girik dan akta jual beli bisa," ungkap mantan penerjun personel Brimob ini.

Winoto mengaku bingung dengan argumentasi dari jaksa peneliti tersebut. Sebab, bukti kepemilikan saja dianggap tidak cukup dalam pelaporan kasus pidana.

"Kalau begini kan malah aneh, sudah punya sertifikat sebagai bukti kepemilikan tertinggi tapi tidak bisa diproses. Kalau begitu, kenapa pemerintah membuat sertifikat? ini kan bahaya, bisa menjadi yurisprudensi dan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan," kata Winoto.

Winoto mengatakan, penyidikan kasus penyerobotan lahan tersebut telah resmi dihentikan oleh penyidik. Perkara tersebut telah dihentikan sejak tanggal 23 Februari 2023 lalu. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) telah ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Ade Rahmat Idnal.

Alasan penghentian penyidikan tersebut berdasarkan surat yang diterima karena tidak cukup bukti. "Berdasarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus tersebut telah dihentikan pada tanggal 23 Februari 2023 karena tidak cukup bukti," kata Winoto.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Banten AKBP Meryadi saat dikonfirmasi membenarkan penghentian penyidikan kasus tersebut. "Iya sudah dihentikan," ujar Meryadi dikonfirmasi, Kamis 9 Maret 2023.

Meryadi tidak menjelaskan mengenai alasan Ditreskrimum Polda Banten menghentikan kasus tersebut. Namun dia mengungkapkan, bahwa informasi penghentian kasus tersebut telah disampaikan kepada pihak terkait.