SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi tentang nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD Banten, Kota Serang, Rabu, 21 Juni 2023.
Dalam paripurna itu, setiap fraksi menyampaikan pokok pandangnya mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang nantinya akan jadi dasar penetapan Peraturan Daerah (Perda).
Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra meminta Pemprov Banten untuk lebih memaksimalkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, realisasi PAD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 11,20 triliun atau 97,93 persen dari target sebesar Rp 11,44 triliun.
“Capaian tersebut cukup baik, walaupun masih bisa terus dimaksimalkan, terutama sektor PAD,” kata Ade Hidayat, Juru Bicara Fraksi Gerindra.
Sementara, untuk capaian PAD pada 2022 tercatat sebesar Rp 8,20 triliun atau 97,84 persen dari target sebesar Rp 8,38 triliun.
Ade mengatakan, capaian dan target PAD ke depan masih bisa terus ditingkatkan, khususnya pajak yang bersumber dari kendaraan bermotor yang sangat dominan.
Menurutnya, salah satu kendala yang dihadapi yaitu relatif masih tingginya angka penunggak pajak.
“Dalam rangka meningkatkan PAD, Fraksi Partai Gerindra mendorong upaya intensifikasi dan sekaligus ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah untuk terus dimaksimalkan. Kami meminta agar OPD terkait terus memaksimalkan kinerja dan melakukan upaya kreatif dalam menggali dan meningkatkan pendapatan daerah,” ucapnya.
“Dari upaya yang bisa dilakukan, selain sosialisasi, promosi, pemberian relaksasi, penerapan digitalisasi dan sebagainya, juga yang tidak kalah pentingnya adalah mindset dan perilaku petugas pajak dalam melakukan pelayanan,” tambahnya.
Fraksi Partai Gerindra juga meminta agar keberadaan BUMD, baik Bank Banten dan PT Agro Bisnis Banten Mandiri, terus berbenah dan meningkatkan kinerjanya sehingga bisa menambah pundi-pundi PAD.
“Kita tidak menginginkan kehadiran BUMD justru menjadi beban APBD. Perlu diingat bahwa tingkat pendapatan dan realisasi belanja APBD, muara akhirnya adalah dampaknya terhadap kualitas kehidupan dan kesejahteraan rakyat Banten,” ungkapnya. (*)
Reporter: Yusuf Permana
Editor: Agus Priwandono
