SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Rencana pengadaan mobil listrik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapatkan penolakan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Banten.
Pengadaan mobil listrik, dinilai Faksi PKS, tidak tepat dalam mengatasi persoalan polusi udara di Banten.
Politikus PKS yang juga Ketua Komisi II DPRD Banten, Iip Makmur mengatakan, pengadaan mobil listrik untuk para pejabat di Pemprov Banten hanya akan menjadi beban anggaran dan tidak akan mengatasi permasalahan mendasar dari polusi udara.
“Hal ini perlu evaluasi, menurut saya kalau mobil listrik ini kan belum tepat untuk mengatasi polusi udara. Sebab permasalahan mendasar kita adalah penggunaan bahan fosil yang berlebihan, khususnya di kawasan industri dan memang faktor kemarau juga,” kata Iip Makmur, Jumat, 25 Agustus 2023.
Ia menyebut bahwa kepadatan lalu lintas kendaraan bukan lah jadi permasalah utama yang dapat dijadikan alasan untuk pengadaan mobil listrik.
Dibandingkan pengadaan mobil listrik, Iip meminta Pemprov Banten untuk melakukan langkah penanganan jangka panjang, yakni dengan pengawasan limbah udara yang diproduksi oleh para pelaku industri di Banten.
“Saya mendorong kepada Dinas Perindustrian agar monitoring terhadap industri-industri yang mengeluarkan asap polusi yang berlebihan dan mudah-mudahan nanti bisa bersinergi dengan Komisi II, kita siap untuk mencari solusi terbaik menghadapi persoalan polusi udara ini,” terangnya.
Menurut pria yang digadang-gadang akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Lebak ini, Pemprov Banten juga harus mulai memberikan perhatian lebih kepada pelestarian lingkungan. Sebab, lingkungan sendiri sangat berperan dalam memproduksi udara yang sehat untuk dihirup manusia.
“Solusi yang pasti adalah bersahabat dengan alam. Bagaimana alam yang dilestarikan dengan baik kemudian juga bagaimana dinas-dinas terkait memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk lebih menjaga ekosistem di lingkunganya masing-masing,” tuturnya.
Hal yang sama dikatakan oleh Anggota Fraksi PKS DPRD Banten, Teuku Muhammad Zacky. Ia secara tegas menolak rencana penggunaan mobil listrik sebagai mobil dinas oleh Pemprov Banten.
Menurut Zacky, langkah ini tidak sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat Banten yang masih memerlukan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah.
“Saya merasa bahwa langkah ini kurang bijak, mengingat kondisi ekonomi masyarakat Banten yang masih perlu banyak perhatian dari Pemerintah Provinsi. Alih-alih mengalokasikan anggaran untuk pembelian mobil listrik, lebih baik anggaran tersebut dialihkan untuk program-program yang lebih langsung membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujar Zacky.
Zacky juga menegaskan bahwa solusi terhadap masalah polusi udara harus lebih komprehensif dan berdampak nyata.
“Pemerintah Provinsi seharusnya mencari solusi dan terobosan yang lebih efektif dalam menangani polusi udara, seperti mengembangkan program penghijauan, meningkatkan penggunaan transportasi publik yang ramah lingkungan, serta mengurangi emisi dari industri-industri besar di wilayah ini,” tegas politisi muda yang duduk di kursi Komisi I DPRD Banten ini. (*)
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Agus Priwandono
