SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Per 31 Agustus 2023, serapan belanja Pemprov Banten masih di angka 53,7 persen. Meskipun begitu, Pemprov Banten berhasil menduduki peringkat ke-8 terbesar sebagai Provinsi dengan realisasi belanja dan pendapatan se-Indonesia.
Walaupun masuk peringkat ke-8, tetapi Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, saat ini Pemprov Banten terus melakukan langkah-langkah dalam upaya meningkatkan capaian kinerja. Capaian kinerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
“Jadi kita review hal-hal yang sudah kita lakukan, sedang dilakukan dan akan dilakukan serta proyeksi-proyeksi ke depannya,” ujar Al Muktabar usai Rapat Pimpinan (Rapim) dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Rabu, 6 September 2023.
Pada Rapim tersebut, Al juga membahas capaian realisasi belanja pada masing-masing OPD di lingkungan Pemprov Banten terhadap kinerjanya.
“Semua masih dalam tatanan normatif, memang beberapa masih berproses. Jadi itu dinamis,” ujarnya.
Ia mengaku masih ada beberapa pekerjaan infrastruktur yang berjalan, sehingga belum dibayarkan apabila pekerjaan belum rampung. Makanya, serapan belanja hanya naik dua angka dibandingkan pertengahan Agustus lalu.
“Rapim ini juga bagian dari langkah kita untuk mengambil kebijakan pada agenda kerja Pemprov Banten tahun anggaran 2023,” ungkapnya.
Al juga menyampaikan persentase realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi se-Indonesia Tahun Anggaran 2023 dari data yang diolah oleh Dirjen Bina Keuangan, Kemendagri, per 1 Agustus hingga 31 Agustus 2023.
Pemprov Banten telah merealisasikan belanja sebesar 53,70 persen dan realisasi pendapatan sebesar 61,22 persen.
“Jadi rentan itu cukup ideal dari segi belanja dan pendapatan, sehingga semua dalam tatanan itu berjalan dengan baik,” tuturnya.
Untuk memastikan capaian kinerja pada masing-masing OPD tersebut, Al berharap kepada OPD untuk dapat terus menggiatkan ekspedisi reformasi birokrasi berdampak tematik.
“Ke depan kita dengan OPD akan meninjau kelapangan apa saja yang harus diperbaiki terkait pelaksanaan tersebut, sehingga pelaksanaan kegiatan itu dapat berdampak kepada masyarakat,” tandasnya. (*)
Reporter : Rostinah
Editor: Agus Priwandono
